Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa Indonesia di Arab Saudi menuai sorotan.
Di tengah berbagai tantangan pelaksanaan MBG di dalam negeri, langkah ekspansi program ke luar negeri dinilai belum menjadi kebutuhan yang mendesak.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai urgensi perluasan MBG ke Arab Saudi relatif rendah jika dilihat dari perspektif kebutuhan nasional.
Pasalnya, jumlah penerima program di Arab Saudi diperkirakan hanya sekitar seribuan siswa, sementara pemerintah masih menghadapi tantangan melayani puluhan juta penerima manfaat di dalam negeri.
"Kalau ukurannya adalah kebutuhan nasional, terus terang urgensinya tidak terlalu tinggi. Jumlah siswa yang akan menerima program itu hanya sekitar seribuan orang, sementara di dalam negeri pemerintah masih harus melayani puluhan juta penerima," ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (2/6/2026).
Baca Juga: Rahasia Terungkap: Arab Saudi Diam-Diam Sempat Balas Serangan Iran
Menurut Yusuf, wacana tersebut muncul di saat program MBG masih menghadapi tekanan anggaran. Pemerintah diketahui telah melakukan sejumlah penyesuaian pagu dan langkah efisiensi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut.
Dalam kondisi seperti itu, ia menilai publik wajar mempertanyakan alasan pemerintah mulai membahas perluasan program ke luar negeri ketika berbagai pekerjaan rumah di dalam negeri masih perlu diselesaikan.
"Persoalan utamanya bukan soal besar atau kecilnya tambahan anggaran yang dibutuhkan. Yang lebih penting adalah soal fokus kebijakan," katanya.
Yusuf menilai hingga saat ini masih terdapat sejumlah perdebatan terkait efektivitas program MBG, mulai dari ketepatan sasaran penerima hingga dampaknya terhadap penurunan angka stunting.
Selain itu, penggunaan anggaran yang besar juga masih membutuhkan evaluasi agar manfaat yang dihasilkan benar-benar optimal.
Menurut dia, selama berbagai pertanyaan mendasar tersebut belum terjawab secara komprehensif, perluasan program ke luar negeri berpotensi memunculkan kritik baru terhadap implementasi MBG.
Baca Juga: Strategi Arab Saudi: Proyeksikan Defisit Disengaja US$ 44 Miliar dalam Anggaran 2026
Meski demikian, Yusuf memahami argumentasi pemerintah yang ingin menghadirkan dukungan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri, termasuk di Arab Saudi.
"Dari sisi perlindungan warga negara, argumen itu masuk akal. Anak-anak tersebut tetap warga Indonesia dan negara memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan kebutuhan mereka," ujarnya.
Namun demikian, ia menilai bantuan bagi siswa Indonesia di Arab Saudi sebaiknya tidak ditempatkan sebagai bagian dari ekspansi program MBG.
Menurutnya, kebutuhan siswa Indonesia di luar negeri lebih dekat dengan agenda perlindungan dan pelayanan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dibandingkan dengan tujuan utama MBG.
"Tujuan utama MBG adalah memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di Indonesia. Sementara kebutuhan siswa Indonesia di Arab Saudi lebih dekat dengan agenda pelayanan warga negara di luar negeri. Dua-duanya penting, tetapi logika kebijakannya berbeda," jelas Yusuf.
Baca Juga: Perkiraan Idul Fitri 2026 di Arab Saudi Menurut Para Astronom
Karena itu, Yusuf lebih mendorong pemerintah menyiapkan skema khusus apabila ingin memberikan dukungan kepada siswa Indonesia di Arab Saudi. Pendanaan program tersebut, menurut dia, dapat berasal dari anggaran perlindungan WNI atau melalui kolaborasi dengan komunitas diaspora dan dunia usaha setempat.
"Dengan cara itu negara tetap hadir bagi anak-anak pekerja migran, tetapi fokus utama MBG di dalam negeri tidak menjadi kabur," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













