Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyiapkan rencana anggaran masa transisi program pemerintaha kabiner Joko Widodo-Ma'ruf Amin menuju Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan seluruh asta cita yang dibawa oleh Prabowo-Gibran dibahas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, termasuk program populis makan siang gratis.
"Semua program itu termasuk makan siang, dimasukan di sana tentu ditimang menurut mekanisme rencana kerja pemerintah berdasarkan Undang-Undang," jelas Suharso pada media, di Jakarta, Senin (6/4).
Baca Juga: Bertemu Menteri Perdagangan Selandia Baru, Airlangga Singgung Program Susu Gratis
Khusus untuk program makan siang, Bappenas telah melakukan beberapa kajian termasuk memperhitungkan kemampuan anggaran pemerintah merealisasikan program ini.
Pertama, terkait target penerima program makan siang ini untuk memastikan bahwa program ini bisa berdampak dan tetap tepat sasaran
Kedua, frekuensi pelaksanaanya itu sendiri. "Fekuensinya jadi berapa kali, seminggu dua kali kah, tiga kali kah? itu harus dipastikan," jelas Suharso.
Ketiga, Bappenas juga memeprtimbangkan standar gizi pelaksanaan program. Misalnya berapa banyak kalori yang harus tersedia dalam makan geratis yang akan dibagikan.
Baca Juga: TKN Tegaskan Prabowo Masih Perlu Diskusi dengan Jokowi & Ketum Parpol Soal Kabinet
Keempat, kepastian ketersediaan panganya dengan daerah itu sendiri. Sehingga, pemerintah berharap, selain ada perbaikan gizi, program ini juga berdampak pada pereokonomian wilayah setempat.
"Jangan sampai beli telur dari tempat lain, beli tempe dari tempat lain, beli tahu dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain tetapi adalah di tempat itu sendiri sehingga bisa menumbuhkembangkan ekonomi yang ada di sana," ungkap Suharso.
Kelima, terkait pengorganisasian pelaksanaan program itu sendiri.
Baca Juga: Makan Siang Gratis dan Diversifikasi Pangan
Suharso mengatakan pertimbangan ini dilakukan untuk melihat sempai mana kemampuan fiskal negara mendanai program itu.
"Jadi ya semampu fiskal kita mengakomodasi karena kan prioritas program program presiden terpilih bukan hanya satu itu saja," tutup Suharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
