Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Polri masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Komisaris Jenderal Sutarman, ketika ia telah resmi menjabat sebagai kapolri menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo.
Salah satu pekerjaan rumah tersebut adalah mengatur alokasi anggaran untuk melaksanakan sejumlah proyek Polri yang dianggap memiliki prioritas tinggi.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Nasser mengungkapkan, selama ini Polri belum pernah merenapkan kebijakan politik anggaran. Sehingga, banyak alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah tidak dapat terserap secara baik.
“Politik anggaran itu ditandai misalnya dengan prioritas, itu dia (Polri) belum punya. Mereka belum tahu apa yang harus diprioritaskan,” kata Nasser kepada wartawan, Jumat (18/10).
Nasser mengatakan, pada tahun 2011 lalu, total anggaran APBN yang dialokasikan kepada Polri mencapai Rp 36 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp 45,6 triliun. Lalu pada APBN Perubahan 2012, anggaran bagi Polri kembali ditingkatkan menjadi Rp 47 triliun.
“Tahun 2014 mendatang, anggaran itu akan turun menjadi Rp 41,5 triliun. Tapi bagi saya, mau dikasih berapa pun juga, itu tidak akan cukup jika Polri tidak mempunyai politik anggaran,” ujarnya.
Di dalam politik anggaran, Nasser mengatakan, Polri juga harus membuat rasio perbandingan alokasi anggaran secara proporsional, baik bagi Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek.
Selama ini Mabes Polri selalu mendapat alokasi anggaran terbesar. Hal itu dinilai tidak adil. Pasalnya, selama ini kepolisian di daerah yang lebih banyak melaksanakan operasi dibandingkan dengan Mabes Polri.
“Sebesar 48 persen anggaran ada di Mabes, hanya 52 persen yang ada di polda-polda dan polres. Itu tidak bagus. Komposisinya harus besar di polda-polda seharusnya,” katanya. (Dani Prabowo/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
