Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku masih menemukan 7,7 juta pemilih bermasalah, kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan DPT tingkat kabupaten atau kota pada 13 Oktober. Sedangkan DPT nasional diumumkan 23 Oktober 2013.
Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, mengaku dari temuan lembaganya, kebanyakan data bermasalah dari 7,7 juta pemilih masih menyangkut orang meninggal tapi terdaftar, anggota Polri dan TNI aktif, pemilih di bawah umur dan NIK kosong.
Bawaslu saat melakukan pengawasan pada September ada sekitar 1,7 juta pemilih bermasalah. Pengawasan ini kemudian dilakukan dan sampai 10 Oktober 2013, jumlahnya meningkat menjadi 7,7 juta pemilih yang bermasalah.
"Data ini per 10 Oktober yang ditetapkan pertama, ketemu angka 7,7 juta data nama yang kira-kira problemnya masih ada yang meninggal, anggota TNI/Polri yang masih terdata, kemudian ada yang di bawah umur, NIK kosong, dan NIK lebih dari 16 digit," ujar Daniel di Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/10).
Daniel menambahkan, data yang disampaikannya ini merupakan data yang terus bergerak berdasarkan temuan di lapangan. "Jadi 7,7 juta itu didapat Panwaslu melalui DPT yang sudah ditetapkan per 13 September kemarin," lanjutnya.
Bawaslu sudah menyampaikan data bermasalah ini kepada KPU untuk segera diperbaiki. Data itu, lanjut Daniel, kini sudah ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten atau kota. Karena KPU pusat hanya mengontrol pemberesan data yang dilaksanakan KPU di tingkat kabupaten atau kota.
Namun, Daniel tak memungkiri, bisa saja dari 7,7 juta data pemilih ini sudah dikoreksi oleh KPU. Sehingga, Bawaslu berharap ketika pengumuman penetapan DPT tingkat nasional pada 23 Oktober nanti akurat, tidak ada lagi yang bermasalah. (Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
