PKS Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Alasannya Inflasi Sudah Tinggi

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi PKS DPR menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Penolakan Fraksi PKS itu disampaikan saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2033, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/08).

“Kami ingin menyampaikan sikap PKS, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi covid-19," kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, Selasa (23/8).

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Indonesia Bisa Terganggu Bila Harga BBM Jadi Naik

Pasalnya, inflasi yang saat ini terjadi sudah tinggi. Bila harga BBM bersubsidi naik, inflasi akan makin tinggi.

Mulyanto menyebut, inflasi saat ini sudah 4,94%. Angka ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015 atau tujuh tahun yang lalu.

Bahkan, untuk kelompok makanan, inflasi sudah mencapai 11%.

"Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat," jelasnya.

Mulyanto juga menyoroti bahwa harga minyak sebenarnya sudah turun sejak beberapa bulan terakhir. Sejak Juni 2022, harga minyak terus turun, dari US$ 140 per barel menjadi sebesar US$ 90 per barel.

"Jadi, urgensi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah kehilangan makna," tegasnya.

Untuk menghemat anggaran, Mulyanto meminta pemerintah menghentikan pembangunan proyek yang dinilainya tak perlu, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Juga: Harga BBM Tidak Naik, Sri Mulyani: Anggaran Subsidi Bengkak Hingga Rp 700 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News