kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

PKS: Janganlah olok-olok nama partai kami


Sabtu, 02 Februari 2013 / 16:20 WIB
PKS: Janganlah olok-olok nama partai kami
ILUSTRASI. Teh oolong


Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Setelah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka, muncul berbagai gurauan akan kepanjangan dari PKS. Hal ini pun memicu kegeraman dari politisi PKS, salah satunya Ketua DPP PKS Sohibul Iman.

Untuk itu, Sohibul meminta agar masyarakat tidak mengolok-olok PKS dengan membuat kepanjangan-kepanjangan baru. "Kami berharap, walaupun itu hak publik, kepanjangan PKS dibuat macam-macam, termasuk oleh moderator, janganlah kami diperolok-olok seperti itu," ujar Sohibul, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Sejak mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dijadikan tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi, nama PKS sempat dipelesetkan menjadi Partai Korupsi Sapi. Papan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah bahkan dicoret orang tidak dikenal dengan tulisan warna merah "SAPI".

Menurut Sohibul, saat ini partainya tengah membangun sistem politik yang lebih baik. Persoalan korupsi, lanjutnya, tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi PKS tetapi juga semua masyarakat Indonesia.

PKS, kata dia, sudah berusaha memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi dengan mengusulkan agar daftar calon legislatif dibuat dengan sistem tertutup yang tidak menampilkan urutan caleg. Hal ini akan menghemat banyak biaya kampanye. Namun, saran itu, diakui Sohibul akhirnya kandas karena partai lain tidak setuju.

"Menurut kami, sistem pemilu yang baik kalau kaderisasinya berjalan dengan baik. Kalau sistem pemilu tidak disertai kaderisasi yang baik, maka akan ada kader jenggot yang hanya mendekati pusat kekuasaan untuk mendapat nomor urut teratas," kata Sohibul. (Sabrina Asril/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×