Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Hasil survei Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia (Puskapol UI) menemukan mayoritas responden meyakini penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan diwarnai praktik politik uang dan kecurangan.
Dirga Adriansa, peneliti Puskapol UI memaparkan, sekitar 55% responden cenderung pesimistis Pilgub DKI akan minim kecurangan dan korupsi. Bahkan, sekitar 40,7% responden meyakini akan terjadi praktik politik uang untuk memilih para kandidat menjelang hari pemilihan.
"Persepsi warga cenderung skeptis dengan praktik pemberian imbalan yang diakui sebagai realitas dari pengalaman pemilu-pemilu terdahulu," ungkap Dirga saat pemaparan hasil survei "Aspirasi Warga Tentang Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Masalah Kota Jakarta" di Hotel Akmati, Jakarta, kemarin.
Makanya, Dirga menyarankan pengawasan pilkada harus ditingkatkan, karena survei menunjukkan mayoritas warga yakin mereka akan melihat money politics untuk memilih kandidat tertentu di hari pemilihan. "Panwas Pilkada DKI harus lebih ekstra dalam pengawasan," ujarnya.
Muhammad Jufri, anggota Panwas Pilkada DKI Jakarta mengakui adanya potensi politik uang tersebut. Namun pihaknya kesulitan menindak lantaran minimnya pelaporan dari masyarakat. "Misalnya dalam satu RT dapat semua, tidak mungkin ada yang melapor kecuali jika ada yang tak kebagian," jelasnya.
Panwas, Jufri bilang, tidak bisa memproses pelanggaran tersebut jika tidak ada laporan. Kendati demikian, Panwas DKI sudah melakukan sosialisasi dan pengawasan dengan melibatkan pemantau pemilu, agar politik uang bisa diminimalisasi.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang di Pilgub DKI. "Pilihlah calon yang punya integritas," harapnya.
Ia juga mengimbau kepada pasangan calon dan tim suksesnya untuk menjunjung tinggi pemilu yang fair dan jujur. Sebab, konsekuensi dari pelanggaran politik uang dapat membatalkan pencalonan. "Kalau ada pelangaran politik uang yang masuk pidana, segera laporkan ke Panwas. KPUD hanya menanggani perkara administratif," imbuh Sumarno.
Catatan saja, Puskapol FISIP UI mengadakan survei "Aspirasi Warga tentang Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Masalah Kota Jakarta" pada 24 Mei hingga 4 Juni 2012 dengan melibatkan 594 warga Jakarta di lima kotamadya. Survei dengan wawancara tatap muka menggunakan teknik multistage stratified random sampling dan margin error" sekitar 4%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
