Reporter: Patricius Dewo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia kembali mengadakan pertemuan tingkat pejabat tinggi (Senior Official Meeting) negara kepulauan dan negara pulau (Archipelagic and Island States) pada 1-2 November 2018 di Menado, Sulawesi Tenggara.
Pertemuan tingkat pejabat senior AIS kedua ini membahas tentang sampah plastik laut, pengembangan ekonomi biru, adaptasi terhadap perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen bencana, perikanan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi.
Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, perlunya negara-negara kepulauan dan negara pulau bersatu sebagai garda terdepan untuk mengambil langkah nyata mengatasi dampak perubahan iklim.
“Sebagai negara-negara yang paling rentan oleh dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan karang, penangkapan ikan illegal maupun bencana alam yang terjadi di laut, kita harus segera mengambil langkah nyata,” ujar Luhut, Kamis (6/9)
Sementara, Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Odo Manuhutu menjelaskan, selain tawaran kerja sama teknis, pemerintah Indonesia juga menawarkan hal lain dalam pertemuan AIS kedua ini yaitu untuk membuka akses kerja sama dengan organisasi kepemudaan maupun start up Indonesia di bidang kemaritiman.
Pada kesempatan yang sama, Christophe Bahuet, Country Director UNDP mengatakan, gerakan pusat aksi laut UNDP memproyeksi pasar industri kelautan dan sumber daya pesisir secara global nilainya mencapai US$ 3 trilliun sampai US$ 6 triliun per tahun.
“Bila kita gagal melindungi laut kita dan gagal menangani dampak perubahan iklim maka akan terjadi bencana sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dunia,” serunya," ujar Bahuet.
Oleh karena itu, Bahuet menilai pentingnya kerjasama UNDP dengan Pemerintah Indonesia dalam melakukan intervensi strategis yang inovatif serta efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
