Trump Tetap Kenakan Tarif 32% untuk Impor dari Indonesia, Begini Kata Ekonom

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden AS Donald Trump untuk tetap mengenakan tarif impor 32% terhadap semua produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Hal ini membuat upaya negosiasi tarif oleh delegasi perwakilan Indonesia terkait tarif kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) dinilai gagal.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyampaikan, klaim pemerintah bahwa negosiasi berlangsung intensif tidak memiliki arti ketika hasil akhirnya nihil.

“Indonesia tetap dikenakan tarif tinggi, sementara negara tetangga seperti Thailand dan Kamboja berhasil menurunkan beban tarif mereka dari awalnya 36% dan 49% menjadi 10%,” tutur Acmad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/7).

Kondisi ini menurutnya, bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan kepemimpinan Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani Indrawati cs dalam membela kepentingan strategis rakyat Indonesia.

Ia menyebut, tarif 32% ini seperti memasang batu besar di kaki atlet yang hendak berlari dalam perlombaan global. Produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk agro-manufaktur akan langsung kehilangan daya saing di pasar Amerika Serikat.

“Dalam perdagangan internasional, selisih margin lima persen saja bisa memindahkan kontrak pembelian ke negara lain. Apalagi jika perbedaan tarif mencapai 32%. Ini ibarat atlet yang harus berlari melawan pelari lain dengan ransel penuh batu di punggungnya,” ungkapnya.

Acmad menilai, kegagalan negosiasi ini juga terjadi karena tim negosiasi Indonesia tidak memiliki strategi yang terarah. Pemerintah hanya mengandalkan intensitas pertemuan formal tanpa menyusun peta jalan diplomasi dagang yang berbasis kepentingan nasional dan preferensi kebijakan Trump.

Kesalahan Negosiasi: Menunggu Belas Kasihan AS

Surat resmi Trump jelas menyebut bahwa tarif dapat berubah jika Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan dagang dan membuka pasar nasional bagi produk Amerika.

Menurut Achmad, ini adalah diplomasi transaksional, strategi negosiasi yang lazim dalam hubungan dagang global. Namun pemerintah Indonesia, dinilai tampak tidak menyiapkan counter-offer yang layak.

“Indonesia menunggu belas kasihan AS tanpa menawarkan kebijakan timbal balik yang memberikan nilai strategis bagi Indonesia,” jelasnya.

Adapun kesalahan yang mencolok adalah kegagalan memanfaatkan modal tawar yang sangat strategis, hilirisasi mineral penting seperti nikel.

Indonesia memegang sekitar 34% cadangan nikel dunia, ini seharusnya menjadi bargaining chip kuat dan menjadi potensi tumpuan dalam negosiasi tarif.

Namun ironisnya, tim Indonesia dinilai tidak mampu merumuskan tawaran konkret, misalnya investasi hilirisasi atau konsesi teknis terkait mineral kritis yang akan mendorong AS menurunkan tarif karena butuh pasokan bahan baku nikel bagi industri kendaraan listrik dan militer.

Lebih jauh, masalah regulasi domestik terutama birokrasi lambat, ketidakpastian hukum, dan hambatan Tingkat Komponen Dalam Negeri juga menjadi beban yang membuat AS ragu menurunkan tarif.

Kesalahan negosiasi lain yang beban strategi diplomasi kita, ternyata posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat telah kosong hampir dua tahun, sejak Rosan Roeslani meninggalkan jabatannya pada 17 Juli 2023.

Pemerintah saat ini belum menunjuk penggantinya, meskipun AS adalah mitra dagang dan strategis utama Indonesia.

Tanpa perwakilan resmi di Washington DC, suara Indonesia tidak terwakili secara optimal dalam diplomasi tarif negosiasi strategis menjadi lebih lemah dan kurang responsif, karena tidak ada seorang Dubes yang memiliki otoritas penuh untuk membuka akses dialog, mengajukan proposal konkret, atau menjembatani kepentingan hilirisasi nikel dan mineral kalau pun ada, tak ada continuity dalam diplomasi.

“Kekosongan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan menurunkan posisi tawar Indonesia di panggung global,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang berisi pernyataan keras terkait ketimpangan perdagangan antara kedua negara.

Dalam surat tersebut, Trump menegaskan bahwa seluruh produk Indonesia yang masuk ke AS akan dikenai tarif tambahan sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025, di luar tarif sektoral yang telah berlaku sebelumnya.

Surat resmi dengan kop Gedung Putih dan ditandatangani langsung oleh Trump itu diunggah melalui akun media sosialnya, Selasa (8/7).

Dalam suratnya, Trump menyebut bahwa hubungan dagang AS-Indonesia selama ini “jauh dari timbal balik” dan merugikan perekonomian AS.

“Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan perdagangan yang menciptakan defisit yang sangat besar dan terus-menerus bagi Amerika Serikat,” tulis Trump.

Ia menyatakan bahwa tarif 32% tersebut belum mencerminkan besarnya ketimpangan perdagangan yang terjadi, namun dianggap sebagai langkah awal yang adil.

Tarif juga akan diberlakukan terhadap barang re-ekspor (transshipment) yang mencoba menghindari bea masuk tinggi.

Meski demikian, Trump masih membuka ruang negosiasi. Ia menyebut bahwa tarif tambahan dapat dibatalkan jika Indonesia atau perusahaan-perusahaan asal Indonesia bersedia membangun fasilitas produksi di AS.