Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana gugatan beberapa kelompok masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Kuasa hukum penggugat Ahmad Yani mengatakan, pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3 dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi bukti bahwa pemerintah menihilkan arti penting persetujuan DPR. Sehingga, parlemen dinilai tidak bisa menggunakan fungsi persetujuanya secara leluasa.
Kendati Begitu Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallini, menganggap Pasal 2 Perppu 1/2020 memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pengeluaran melalui realokasi dan refokusing dari kegiatan non prioritas seperti perjalanan dinas misalnya ke prioritas tahun ini yaitu penanganan wabah Covid-19.
Baca Juga: Dana prakerja Rp 596,79 miliar mulai cair ke rekening, boleh dipakai apa aja ya?
Menurutnya, Pasal 2 Perppu memberikan APBN kemampuan untuk dapat merespons kondisi dengan cepat, utamanya dengan realokasi dan refokusing anggaran dengan berfokus pada kepada tiga hal utama. Antara lain penanganan kesehatan akibat Covid-19, bantuan sosial dan dukungan terhadap dunia usaha terdampak terutama UMKM.
“Bisa dibayangkan, dalam kondisi normal, untuk merealokasi anggaran dari satu program ke program lainnya dalam satu kementerian atau merealokasi anggaran nonprioritas menjadi bansos yang artinya butuh pindah kementerian/lembaga, perlu persetujuan DPR,” kata Crystallin kepada Kontan.co.id, Selasa (28/4).
Cyrstallin menegaskan Pasal 2 Perppu 1/2020 ini memberikan fleksibilitas pada anggaran untuk mampu merespon shock dengan cepat. Sementara penanganan program Covid-19 ini perlu kecepatan dan ketepatan eksekusi kebijakan.
Baca Juga: Mahfud MD tanggapi wacana penolakan Perpu No 1/2020 oleh DPR dan gugatan MK
Menurutnya, pasal 2 juga memberikan fleksibilitas pelebaran anggaran di atas 3% hingga 2022. Ini mengingat banyak negara mengeluarkan stimulus fiskal yang cukup signifikan, dari sekitar 10% dari PDB seperti Amerika dan Australia atau 5% seperti Perancis dan EU.
Setali tiga uang, pemerintah melebarkan defisit hingga 5.07% tahun ini untuk membantu meringankan beban perekonomian agar tidak terjun bebas. “Mengapa dilebarkan di atas 3% hingga 2022? Agar perekonomian tidak shock setelah stimulus dengan defisit sebesar 5.07% di 2020, perlu smoothing pengeluaran pemerintah di tahun berikutnya sebelum kembali ke maksimal 3%,” ujarnya.
Di sisi lain, Pasal 2 Perppu 1/2020 juga membahas mengenai pembiayaan, membiayai defisit melalui berbagai sumber termasuk penggunaan sisa anggaran lebih (SAL), dana abadi, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu dan dana yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU) termasuk membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk dapat membeli Surat Utang Negara di pasar perdana.
Menurut Crystallin, Perppu 1/2020 ini dibuat di tengah situasi kegentingan yang memaksa, karena kondisi perekonomian diperkirakan akan sangat terpengaruh oleh wabah Covid-19 yang sedang terjadi, yang eskalasinya di luar China sangat cepat sejak Februari lalu.
Baca Juga: Kalah di Pengadilan, Karya Citra pertanyakan nasib investasinya
Lebih lanjut, Staf Khusus Sri Mulyani ini menjelaskan kondisi perekonomian di awal tahun hingga pertengahan Februari, sebetulnya masih sangat positif. Aliran modal masuk masih cukup tinggi ke negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan, Rupiah termasuk salah satu mata uang yang menguat paling kencang di awal tahun.
Sayangnya situasi berubah demikian cepat di seluruh dunia. Akibatnya Pemerintah mengeluarkan stimulus tahap 1 dan 2 yang berfokus pada kebijakan countercyclicaluntuk mendukung dunia usaha dan sektor terdampak. Pemerintah juga secara paralel mulai menyiapkan Perppu untuk menghadapi situasi kegentingan memaksa ini. Kondisi ini disebut IMF sebagai perlambatan ekonomi terburuk sejak the Great Depression.
“Perppu 1/2020 ini dibuat dengan itikad baik pemerintah dan dengan konsultasi cukup intensif dengan Komisi XI DPR. Kami apresiasi dukungan Komisi XI terhadap Perppu ini karena memang kita sama-sama ingin memberi bantalan pada perekonomian,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
