kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.260   50,00   0,31%
  • IDX 6.928   30,28   0,44%
  • KOMPAS100 1.008   6,44   0,64%
  • LQ45 773   2,07   0,27%
  • ISSI 227   2,98   1,33%
  • IDX30 399   1,47   0,37%
  • IDXHIDIV20 462   0,59   0,13%
  • IDX80 113   0,62   0,55%
  • IDXV30 114   1,38   1,22%
  • IDXQ30 129   0,27   0,21%

Perppu juga atur pelaksanaan Pilkada serentak


Jumat, 03 Oktober 2014 / 06:51 WIB
Perppu juga atur pelaksanaan Pilkada serentak
ILUSTRASI. Karyawan memotret layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang ditandatangani presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semalam, ternyata tidak hanya soal aturan pemilihan kepala daerah, yang dilakukan secara langsung.

Khususnya dalam Perppu nomor 1/2014, diatur juga tentang pelaksanaan Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut SBY pelaksanaan Pilkada langsung secara serentak akan mulai dilakukan tahun 2020 nanti.

Sebelumnya, selama tahun 2015 sampai 2020 merupakan masa transisi. Dalam draft Perppu diketahui, jika ada daerah yang menurut Jadwal semua baru berlangsung tahun 2016, 2017, atau 2018 akan dilakukan Pilkada transisi.

Jadi, akan ada daerah yang melakukan Pilkada untuk memilih pejabat untuk kurun waktu maksimal tiga tahun saja. "Pilkada yang selama ini mahal akan dihemat dengan mengatur pelaksanaannya secara bertahap, dan akhirnya serentak tahun 2020," kata SBY, Kamis (2/10) malam di Istana Merdeka Jakarta.

Sebelumnya, di ruang utama Istana Merdeka, tadi malam SBY mengatakan, dirinya telah menandatangani dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Kedua Perppu tersebut masing-masing adalah soal pemilihan kepala daerah, dan soal pemerintahan daerah.

Menurut SBY, Perppu tentang pilkada itu akan membatalkan keberadaan Undang-undang tentang Pilkada yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara untuk Perppu kedua, merupakan bentuk konsekuensi atas keberadaan yang pertama.

Karena dalam UU tentang pemerintahan daerah terdapat pasal yang menyatakan, pemilihan kepala daerah baik gubernur dan bupati/waliko dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×