Reporter: Agus Triyono, Pratama Guitarra | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kapan harga bahan bakar minyak (BBM) naik? Itulah pertanyaan paling dominan belakangan ini. Toh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menyimpan rapat-rapat rencana kenaikan harga BBM itu dalam lemari besi.
Persoalannya, situasi tersebut mendorong masyarakat untuk berspekulasi. Salah satunya, mereka memborong BBM bersubsidi.
Pertamina mencatat, dua pekan terakhir sejak tersiar kabar harga BBM akan naik, pembelian BBM subsidi meningkat 12%. Jika biasanya penjualan BBM sekitar 81.000 kiloliter (KL) per hari, dua pekan terakhir rata-rata naik menjadi 96.000 KL per hari.
Jalaran itu, Pertamina memperkirakan pemakaian BBM bersubsidi akan melebihi jatah kuota BBM bersubsidi tahun ini. Kuota solar bersubsidi akan bertambah 1,1 juta KL dan premium bertambah sekitar 600.000 KL.
Sebagai gambaran, hingga akhir Oktober lalu, penyaluran BBM subsidi telah mencapai menyentuh 39,07 juta KL atau 86,1% dari kuota atau jatah BBM bersubsidi 2014 yang sebanyak 46 juta kl. Penjualan premium mencapai sekitar 24,92 juta KL atau 85,1% dari kuota, sementara penjualan solar bersubsidi mencapai 13,38 juta KL atau 88,2% terhadap kuota.
Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, berharap, masyarakat tidak berspekulasi atas rencana kenaikan harga BBM untuk menimbun dan membeli BBM secara berlebihan. "Itu tidak ada gunanya," tandas Hanung, Rabu (5/11).
Nah, bagi Jokowi, menaikkan harga BBM itu urusan gampang. Hanya saja, dia ingin memastikan kesiapan pemerintah menghadapi berbagai problem akibat dampak kenaikan harga BBM.
Awal pekan ini, Jokowi telah meminta kepala daerah dan kepala polisi daerah untuk bersiap menghadapi kenaikan harga BBM. Dia juga ingin program bantuan sosial rakyat miskin berjalan dan tepat sasaran, serta memastikan anggarannya terpenuhi.
Tentang dana kompensasi, pemerintah kini mulai melirik memanfaatkan pos dana bantuan sosial di 13 kementerian. Maklum, jumlahnya cukup fantastis, mencapai sekitar Rp 88,06 triliun.
Dana itulah yang akan disalurkan melalui satu pintu di Kementerian Sosial. Hanya saja, Kementerian Sosial masih memperjelas dana tersebut. "Peruntukannya sering tidak sesuai tujuan," kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemsos, Samsudi.
Melihat realisasi anggaran bantuan sosial hingga akhir Agustus 2014 yang mencapai Rp 51,4 triliun, diperkirakan dana bansos masih ada Rp 36,66 triliun. Dana ini bisa digunakan oleh Jokowi-JK untuk memberi kompensasi tambahan atau meredam kenaikan harga pangan. Tentu saja, Jokowi harus memastikan lebih dulu dana ini masih ada atau sudah raib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
