kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pengamat: Moratorium iklan politik tidak efektif


Jumat, 28 Februari 2014 / 11:47 WIB
Pengamat: Moratorium iklan politik tidak efektif
ILUSTRASI. United Tractors (UNTR) luncurkan Excavator Hybrid Komatsu HB365-1 yang ramah lingkungan


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahuddin, menilai moratorium iklan politik tidak efektif. Menurutnya, moratorium itu tidak akan menimbulkan efek jera, karena bila dilanggar tidak ada sanksi hukumnya.

"Moratorium itu bukan produk hukum, tetapi produk politik," kata Said, Jumat (28/2) seperti dikutip dari kepada Tribunnews.com.

Said menuturkan, harusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang tafsir kampanye terhadap tujuh metode kampanye. Menurutnya, hal itu dimaksudkan agar Bawaslu tegas dalam memberikan sanksi hukum kepada partai politik yang melanggar aturan. "Bawaslu minta sidang cepat ke MK. Agar semua jelas," tuturnya.

Lebih jauh Said mengatakan, iklan politik itu berbeda dengan iklan kampanye. Menurut dia, iklan politik selama tidak mengandung unsur kampanye yakni pemaparan visi, misi dan program tidak dapat dikategorikan berkampanye. "Iklan politik itu kan tidak dilarang oleh undang-undang," ucapnya.

Seperti diketahui, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh stasiun televisi untuk menghentikan seluruh tayangan iklan politik.

Surat edaran tersebut  ditujukan ke semua stasiun televisi, dan tak hanya untuk yang berafiliasi ke parpol, KPI juga melayangkan surat edaran ke seluruh radio.

"Tidak boleh ada iklan politik dalam bentuk apapun, meskipun bentuknya tidak persuasif. Kecuali nanti kalau sudah mulai masa kampanye, silakan," tegas Agatha Lily, Komisioner KPI. (Muhammad Zulfikar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×