Defisit Transaksi Berjalan Berpotensi Melebar, Ekonom: Perlu Kebijakan Terukur

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menyusutnya surplus neraca perdagangan Indonesia dinilai akan memberikan tekanan terhadap defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada tahun ini.

Kondisi tersebut berpotensi memperlemah ketahanan eksternal dan meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah jika tidak diimbangi oleh masuknya aliran modal asing.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, mengatakan surplus perdagangan selama ini menjadi komponen utama yang menopang transaksi berjalan Indonesia di tengah masih besarnya defisit neraca jasa dan pendapatan primer.

"Kalau current account deficit itu komponennya ada trade balance (neraca dagang), kemudian services (jasa), lalu repatriasi hasil investasi (deviden) dan income tenaga kerja (devisa). Dengan menyempitnya surplus perdagangan kita, tentu komponen trade balance ini makin lama makin mengecil," ujar Juniman kepada Kontan, Rabu (3/6/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus perdagangan Indonesia secara kumulatif sampai April hanya US$ 5,64 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode Januari-April 2025 yang masih berada di atas US$ 10 miliar.

Menurut Juniman, penyusutan surplus perdagangan tersebut akan berdampak langsung pada pelebaran defisit transaksi berjalan.

Pada kuartal I-2026, transaksi berjalan Indonesia sudah mencatat defisit sekitar US$ 4 miliar. Ke depan, tekanan diperkirakan semakin besar apabila harga minyak dunia tetap tinggi dan nilai tukar rupiah terus melemah.

"Dengan tekanan trade balance yang makin menyempit, apalagi kalau harga minyak terus tinggi dan rupiah terus melemah, pada akhirnya itu akan menekan transaksi berjalan kita. Perkiraan kami defisit transaksi berjalan akan lebih besar pada kuartal II, kuartal III dan seterusnya," kata dia.

Juniman memperkirakan defisit transaksi berjalan sepanjang 2026 berada di kisaran 1,1% hingga 1,3% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang masih berada di sekitar 0,1% PDB.

Meski demikian, Juniman menilai level defisit tersebut masih tergolong aman dan belum menjadi sumber kekhawatiran utama bagi perekonomian nasional.

"Kalau defisit 1% sampai 1,3% PDB itu masih belum mengkhawatirkan. Yang menjadi perhatian kalau defisitnya sudah di atas 3% PDB," ujarnya.

Namun, menurutnya risiko tetap dapat meningkat apabila pelebaran defisit transaksi berjalan terjadi bersamaan dengan keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik.

Juniman menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan fenomena twin deficit atau defisit ganda yang dapat memberikan tekanan lebih besar terhadap neraca pembayaran Indonesia.

"Masalahnya kalau di capital account (arus modal) juga terus terjadi outflow, baik dari portofolio investment (saham, obligas) maupun pembayaran utang dan lainnya. Kalau transaksi berjalan defisit dan capital account juga tertekan, maka neraca pembayaran bisa ikut defisit," jelasnya.

Dalam kondisi tersebut, tekanan terhadap rupiah diperkirakan semakin besar karena pasokan devisa dari ekspor menyusut sementara arus modal asing tidak cukup untuk menutup kebutuhan dolar di dalam negeri.

"Kalau itu terjadi tentu akan menekan rupiah. Inflow yang masuk tidak ada, bahkan arus modal yang keluar lebih besar. Ini membuat tekanan terhadap rupiah semakin berat," katanya.

Juniman menilai Bank Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar apabila kondisi tersebut berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Menurutnya, apabila tekanan eksternal dan domestik terus berlanjut tanpa perbaikan fundamental, nilai tukar rupiah berpotensi bergerak melewati level psikologis Rp 18.000 per dolar AS.

"Kalau kondisi ini berlarut tiga sampai enam bulan ke depan, rupiah bisa berada di atas Rp 18.000 per dolar AS. Bahkan bisa menuju Rp 19.000 hingga Rp 20.000, tergantung respons pemerintah, Bank Indonesia dan pelaku usaha," ungkapnya.

Selain faktor eksternal, Juniman juga menyoroti persepsi investor terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai masih menjadi tanda tanya.

Ia menilai banyaknya kebijakan baru yang dirilis dalam waktu berdekatan membuat pelaku usaha dan investor membutuhkan waktu untuk memahami dampaknya terhadap iklim investasi dan perdagangan.

Di sisi fiskal, investor juga mencermati keberlanjutan kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan belanja pemerintah, terutama memasuki semester II ketika penerimaan negara biasanya mulai melambat.

Sementara dari sisi moneter, Juniman menilai langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan memang diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi di tengah kenaikan harga energi global.

"Yang menjadi pertanyaan investor adalah konsistensi kebijakan ke depan. Baik dari sisi fiskal maupun moneter, pasar membutuhkan kebijakan yang lebih terukur, kredibel, dan memberikan kepastian," katanya.

Menurut Juniman, penyempitan surplus perdagangan yang terjadi saat ini menjadi pengingat bahwa ketahanan eksternal Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan menjaga surplus ekspor, khususnya dari sektor sumber daya alam dan manufaktur.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan berbagai kebijakan perdagangan dan ekspor tidak justru mengurangi pasokan devisa dari sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang utama neraca perdagangan.

"Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih terukur, lebih akuntabel, dan lebih kredibel supaya investor percaya terhadap arah kebijakan yang ditempuh. Kepercayaan itu penting untuk menjaga aliran modal dan stabilitas rupiah," pungkas Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News