Reporter: Yudho Winarto |
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta secara tegas agar praktek penggelembungan (mark up) dalam pengadaan alutsista dan non alutsista di tubuh TNI dan Polri dihentikan. Jika praktek ini masih terjadi SBY ancam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turun tangan.
Hal itu disampaikan SBY dalam pidato penutupan Rapat Pimpinan TNI Polri di Balai Samudera, Jumat, (21/1). Selain bakal melibatkan KPK, SBY pun juga mengancam menyampaikan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). "Apabila ada kasus yang sangat tidak bisa diberikan toleransi saya akan meminta BPKP, BPK dan KPK turun. Saya ingatkan pada hari ini," katanya.
Saran SBY ini merupakan satu dari 7 saran lainnya untuk pimpinan TNI Polri. Kemudian meminta diberikan sanksi bagi yang bersalah terkait pelanggaran hukum dan HAM di Papua.
Jajaran perwira TNI Polri akan dilibatkan di BNPB (Badan Nasional Penanganan Bencana) terkait penanganan bencana. Pemerintah bahkan menjanjikan akan memberikan insentif.
Terus mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk memperkuat kemampuan operasi, melakukan penanggulan teroris, berikan sanksi kepada anggota TNI Polri yang melakukan kesalahan, dan tingkatkan kesejahteraan TNI dan Polri. "Kesejahteraan ini bukan janji kosong tiap tahun kita naikkan untuk kinerja dan prestasi. Ini tahun7 gaji Presiden tidak naik, tapi saya ingn semua dapat kelayakan gaji," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
