kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.800.000   35.000   1,27%
  • USD/IDR 17.698   22,00   0,12%
  • IDX 6.144   -174,14   -2,76%
  • KOMPAS100 810   -22,01   -2,64%
  • LQ45 621   -9,85   -1,56%
  • ISSI 217   -8,30   -3,68%
  • IDX30 355   -4,99   -1,39%
  • IDXHIDIV20 444   -5,07   -1,13%
  • IDX80 94   -2,28   -2,38%
  • IDXV30 122   -1,92   -1,54%
  • IDXQ30 116   -1,18   -1,00%

Presiden akui alutsista masih tertinggal


Senin, 04 Oktober 2010 / 15:21 WIB


Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Tapi, dia meminta tidak perlu saling menyalahkan dalam menyikapi kondisi itu.

SBY mengatakan akibat krisis yang terjadi 11 tahun lalu, pemerintah terpaksa mengutamakan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah berjanji akan meningkatkan alokasi anggaran pertahanan dan senjata tempur seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara dalam APBN.

SBY menambahkan, pengadaan alutsista yang modern harus ada prioritas dan ada tahapannya sebab, biayanya sangat besar. Dia bilang, pemerintah mengutamakan produk industri strategis dalam negeri. "Sehingga, industri strategis dalam negeri bisa tumbuh dan berkembang," katanya, Senin (4/10).

Menurut SBY, pembelian dari luar negeri hanya untuk alutsista canggih yang memang belum bisa diproduksi di dalam negeri seperti pesawat tempur, kapal-kapal perang, dan kendaraan tempur angkatan darat yang sangat canggih. "Tapi, bagi yang bisa kita produksi wajib hukumnya untuk membeli produk dalam negeri," kata Presiden.

Selain itu, Presiden meminta penggunaan anggaran alutsista yang sangat besar itu harus efisien, tepat, serta tidak boleh ada penyimpangan. Sekadar informasi, dalam RPJMN 2010-2014, anggaran untul alutsista disiapkan sebesar Rp 100 triliun.

Cuma, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pernah mengungkapkan, nilai 100 triliun dalam RPJMN itu belum cukup. Sebab, untuk mencapai minimum essential forces itu butuh sekitar Rp 157 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×