Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tertahan di awal 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga akhir Januari 2026 realisasi penerimaan bea dan cukai baru mencapai Rp 22,6 triliun.
Angka ini turun 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 26,3 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, seluruh komponen utama penerimaan—cukai, bea keluar, dan bea masuk mengalami kontraksi.
Kondisi ini menunjukkan tekanan pada sisi penerimaan negara masih kuat, sementara kebutuhan belanja pemerintah di awal tahun tetap relatif ekspansif.
Baca Juga: Realisasi Setoran Bea dan Cukai Turun Tajam
Dari sisi cukai, realisasi tercatat Rp 17,5 triliun atau 7,2% dari target APBN. Secara tahunan, setoran ini turun 12,4%. Pelemahan terutama dipicu penurunan produksi rokok pada Desember 2025 dibandingkan Desember 2024.
"Pada Desember 2025, produksi rokok terjadi penurunan ketimbang Desember 2024," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Meski pada Januari 2026 terjadi kenaikan pembelian pita cukai seiring strategi optimalisasi perusahaan, perbaikan tersebut belum cukup untuk mengangkat kinerja secara tahunan.
Artinya, pemulihan penerimaan cukai masih sangat bergantung pada dinamika industri hasil tembakau.
Tekanan paling dalam terjadi pada bea keluar. Realisasinya hanya Rp 1,4 triliun atau 3,4% dari target APBN, anjlok 41,6% dibandingkan tahun lalu.
Baca Juga: Kejar Rp 336 Triliun di 2026, Bea Cukai Andalkan AI hingga Penindakan Serentak
Koreksi tajam ini sejalan dengan penurunan harga crude palm oil (CPO), komoditas utama penyumbang bea keluar, yang kembali menegaskan kerentanan penerimaan negara terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Sementara itu, bea masuk terealisasi Rp 3,7 triliun atau 7,4% dari target, turun 4,4% secara tahunan. Penurunan dipengaruhi meningkatnya impor bertarif most favoured nation (MFN) 0%, optimalisasi fasilitas perjanjian perdagangan bebas (FTA), serta adanya restitusi.
Secara struktural, pemanfaatan tarif preferensi memang menekan penerimaan di awal tahun, namun menjadi konsekuensi dari komitmen integrasi perdagangan internasional.
Ekonom Universitas Andalas Syafrudin Karimi menilai, pelemahan penerimaan bea dan cukai seharusnya dijawab melalui pembenahan tata kelola, bukan sekadar menaikkan tarif.
Salah satu fokus utama adalah pemberantasan praktik under invoicing yang selama ini menggerus basis pemungutan bea masuk dan pajak impor.
Baca Juga: Bea Cukai Bawa Isu Digitalisasi dan Green Customs ke Forum BRICS
Ia menekankan pentingnya penguatan penetapan nilai pabean berbasis pembanding internasional, perluasan audit pasca-clearance, integrasi dokumen kepabeanan dengan data pembayaran perbankan, serta pemeriksaan berbasis manajemen risiko.
"Ketika kebocoran ditutup, penerimaan naik karena sistem lebih berintegritas. Ini lebih sehat dibanding menaikkan tarif yang justru membebani dunia usaha," ujarnya.
Syafrudin juga mengingatkan, di tengah melemahnya penerimaan kepabeanan dan cukai, konsistensi penegakan hukum menjadi krusial untuk menjaga kredibilitas fiskal.
Tanpa perbaikan pengawasan, APBN berisiko semakin bergantung pada pembiayaan utang, terutama di tengah ketidakpastian global dan potensi biaya dana yang tinggi.
Baca Juga: Penerimaan Bea Cukai Jatim Tembus Rp100,54 Triliun per September 2025, Naik 4,03% YoY
Dengan tekanan yang sudah terasa sejak awal tahun, target penerimaan kepabeanan dan cukai 2026 berpotensi menghadapi tantangan berat jika reformasi pengawasan tidak segera dipercepat.
Selanjutnya: Suntik Anak Usaha, JSMR Menerbitkan Obligasi Hingga Rp 2,06 Triliun
Menarik Dibaca: Puasa Rentan Emosi, Daftar Makanan Ini Bisa Menyelamatkan Mood Anda
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
- Bea Dan Cukai
- Kementerian Keuangan
- Suahasil Nazara
- Universitas Andalas
- produksi rokok
- defisit anggaran
- penerimaan cukai rokok
- Kebocoran Pajak
- Pajak Impor
- Penerimaan Kepabeanan
- ekonomi Indonesia 2026
- under invoicing
- tata kelola kepabeanan
- Target APBN 2026
- harga CPO global
- Bea Keluar CPO
- Penerimaan Bea Cukai 2026
- kinerja fiskal Indonesia
- Syafrudin Karimi
- audit pasca-clearance












![[Intensive Workshop] Excel for Business Reporting](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_28012616011400.jpg)