kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.835   40,00   0,24%
  • IDX 6.679   65,44   0,99%
  • KOMPAS100 965   12,40   1,30%
  • LQ45 750   8,15   1,10%
  • ISSI 212   1,80   0,86%
  • IDX30 390   4,00   1,04%
  • IDXHIDIV20 468   2,84   0,61%
  • IDX80 109   1,41   1,31%
  • IDXV30 115   1,81   1,60%
  • IDXQ30 128   1,06   0,84%

Pemerintah Mau Bagikan VMS Ke Nelayan, SNI Indramayu: Kami Menolak, Pajaknya Mahal


Minggu, 27 April 2025 / 21:30 WIB
Pemerintah Mau Bagikan VMS Ke Nelayan, SNI Indramayu: Kami Menolak, Pajaknya Mahal
ILUSTRASI. ABK kapal memperbaiki kapal menggunakan daya listrik ke anjungan listrik mandiri (ALMA) di kawasan pelabuhan Muaro Padang, Sumatera Barat, Selasa (12/9/2023). PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar membangun fasilitas ALMA di tiga pelabuhan di provinsi itu sebagai bagian dari program Electrifying Marine yang bertujuan memudahkan para pelaku usaha dan masyarakat mendapatkan layanan listrik di pelabuhan khususnya para pemilik kapal. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membagikan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) bagi kapal perikanan akan diberikan secara gratis untuk nelayan kecil.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Cabang Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Indramayu, Arief Setiawan mengatakan bahwa mayoritas anggota SNI Indramayu memiliki ukuran kapal kurang dari 12 gross tonnage (GT).

Meski demikian, pihaknya tetap menolak bila hendak diberikan teknologi VMS itu lantaran alat tersebut dibebankan pajak tahunan yang dinilai cukup memberatkan buat nelayan kecil.

“Dari anggota SNI di Indramayu yang mayoritas nelayan kecil kurang dari 12 GT dan jika kebijakannya menyasar kepada nelayan kecil kami tetap menolak karena biaya pajak tahunan dari alat tersebut cukup mahal. Informasi yang saya dapat itu di angka Rp 6 juta,” ujarnya kepada KONTAN, Minggu (27/4).

Kendati begitu, Arief mengungkapkan, nelayan kecil butuh realisasi bukan sekedar janji, jika memang pemerintah berniat membagikan VMS itu secara gratis maka diperlukan data para nelayan yang akurat.

Baca Juga: KKP Beberkan Kapal yang Wajib dan Tidak Pasang VMS

“Setuju atau tidak itu terletak pada teman-teman nelayan cumi karena nelayan cumi yang saat ini terkena dampak dari kebijakan itu, seperti terkendala pengurusan perijinan migrasi kapal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief menambahkan, hingga saat ini belum ada nelayan cumi yang mendapatkan teknologi VMS itu secara gratis dari pemerintah, namun sudah ada beberapa kapal yang memasangnya dengan biaya sendiri.

“Saya sudah telpon beberapa nelayan cumi, mereka tidak pernah mendapatkan VMS yang di janjikan tersebut. Namun beberapa kapal sudah memiliki VMS tapi itupun beli sendiri bukan dari program bantuan pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bakal membagikan VMS secara gratis buat nelayan kecil.

"Yang nelayan cuma 5 GT, 10 GT itu kita berikan karena dia tidak mempekerjakan orang, itu kita berikan gratis, kapalnya bahkan kita berikan gratis," kata Trenggono dalam raker bersama Komisi IV DPR, Selasa (22/4).

Trenggono menjelaskan bahwa teknologi VMS sangat penting untuk mengetahui seberapa besar produksi perikanan di tanah air. Menurutnya, produksi perikanan tangkap Indonesia bisa mencapai 7,4 juta ton per tahun.

Baca Juga: Kewajiban Pemasangan VMS Kapal Dinilai Membebani Nelayan

"VMS sangat penting untuk kita bisa mengetahui sebenarnya produksi ikan kita sejumlah 7,4 juta ton per tahun itu berapa persen akurasinya," jelasnya.

Di sisi lain, Trenggono menanggapi terkait protes yang dilayangkan masyarakat terkait VMS, yang dinilai mengatasnamakan nelayan kecil. Menurutnya, VMS ini sangat menguntungkan buat para pemilik kapal.

“Yang saya heran dan saya aneh mereka bisa keberatan dan itu membahana sedemikian rupa mengatasnamakan nelayan kecil. Nelayan kecil nggak pernah protes masalah VMS, nggak ada, tapi kalau mereka diajak, mungkin,” tegasnya.

Trenggono menyebutkan, fungsi VMS dapat berfungsi sebagai penanda bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan terjadi pada kapal nelayan di tengah laut. Selain itu, VMS juga bisa memonitor pergerakan kapal dan meminimalisir terjadinya transhipment di laut.

“VMS juga sekaligus merescue bila terjadi kecelakaan di laut misalnya kapalnya kena badai itu kalau ada VMS itu terdeteksi itu di daerah mana kita bisa langsung rescue,” terangnya.

Lebih lanjut, Trenggono menambahkan, VMS punya keuntungan dan kepentingan bagi pemilik kapal. Menurutnya, harga sebuah VMS cukup terjangkau yakni sebesar Rp 5 juta dengan begitu ini dinilai bukan suatu masalah bagi pemilik kapal.

“Mereka bukan keberatan soal harga tapi mereka ketakutan kalau mereka ketahuan nangkep ikannya kebanyakan, lalu mereka ketakutan kalau melakukan transhipment di laut,” tandasnya.

Baca Juga: KKP akan Bagikan Vessel Monitoring System (VMS) Gratis ke Nelayan Kecil

Selanjutnya: Arah IHSG Jangka Pendek Diliputi Ketidakpastian

Menarik Dibaca: Promo Hokben Exclusive Deals dengan Bank hingga 30 April, Ada Diskon 100%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Negotiation Mastery

[X]
×