| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.890.000 -7.000 -0,37%
USD/IDR 16.280 10,00 0,06%
IDX 7.944 80,88 1,03%
KOMPAS100 1.121 13,02 1,18%
LQ45 827 11,72 1,44%
ISSI 268 1,95 0,73%
IDX30 428 6,26 1,48%
IDXHIDIV20 493 6,23 1,28%
IDX80 124 1,67 1,36%
IDXV30 131 1,54 1,20%
IDXQ30 138 1,86 1,36%

Pemerintah Kejar Status Transitional Qualifief Pajak Minimum Global

Rabu, 20 Agustus 2025 / 17:15 WIB

ILUSTRASI. Petugas melayani warga saat konsultasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (26/6/2025). Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengejar status transitional qualified dalam penerapan Pajak Minimum Global.Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengejar status transitional qualified dalam penerapan Pajak Minimum Global.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengejar status transitional qualified dalam penerapan Pajak Minimum Global.

Status ini penting agar implementasi di Indonesia mendapat pengakuan internasional melalui proses peer review yang dilakukan negara-negara anggota Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Hal tersebut tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, seperti dikutip Rabu (20/8/2025).

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pajak minimum global mulai berlaku pada tahun pajak 2025.

Kebijakan ini akan mengenakan tarif pajak efektif sebesar 15% kepada perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal €750 juta, di yurisdiksi mana pun perusahaan tersebut beroperasi.

Penerapan Pajak Minimum Global dilakukan melalui tiga mekanisme utama, yakni Income Inclusion Rule (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), dan Undertaxed Payments Rule (UTPR).

IIR dan QDMTT berlaku mulai 1 Januari 2025, sedangkan UTPR dijadwalkan berlaku setahun kemudian, pada 1 Januari 2026.