kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pemerintah dan BI sepakati 9 strategi dorong pariwisata jadi penyumbang devisa utama


Rabu, 29 Agustus 2018 / 14:52 WIB
Pemerintah dan BI sepakati 9 strategi dorong pariwisata jadi penyumbang devisa utama
Bank Indonesia


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memutar otak untuk memperkecil current account deficit (CAD). Salah satu cara tercepat dan termurah menurut pemerintah dan BI adalah menggenjot devisa dari sektor pariwisata

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ada tiga alasan utama pariwisata perlu didorong. Pertama, pariwisata adalah penyumbang devisa ketiga terbesar setelah CPO dan batubara sehingga potensinya ke depan sangat besar untuk devisa.

“Dan karena itu secara langsung bisa mengurangi CAD,” ujarnya di sela agenda Rakorpusda pada Rabu (29/8) di Yogyakarta.

Kedua, Perry bilang, sektor pariwisata bisa pula untuk menopang ekonomi Indonesia ke depan. “Pariwisata ini quick yielding. Tidak hanya devisa tetapi bisa dorong pertumbuhan ekonomi dan inclusiveness ekonomi,” ucapnya.

Adapun ketiga, sektor pariwisata juga bisa mendorong kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan.

Dengan alasan ini, Perry menyebut, pihaknya dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Otoritas Jasa Keuangan sudah menyepakati sembilan strategi kebijakan untuk dorong pariwisata.

Pertama, peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.

Kedua, penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.

Ketiga, peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya.

“Pembiayaan ini dalam waktu dekat akan ada Peraturan Menko Perekonomian mengenai KUR pariwisata yang dengan subsidi suku bunga. Di samping itu, OJK juga keluarkan PIJK yang terkait prioritas pariwisata. Ini diharapkan bisa dorong pelaku usaha,” ujarnya.

Keempat, penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata

Kelima, penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BI. Keenam, penguatan akses/konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata

Penguatan akses ini mencakup percepatan pengembangan kapasitas Bandara Blimbingsari, Banyuwangi untuk mendukung peningkatan status menjadi bandara internasional, peningkatan daya tampung penumpang dan penguatan prasarana pendukung navigasi untuk meningkatkan frekuensi penerbangan ke destinasi wisata.

Antara lain di Bandara Silangit, dan percepatan operasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) serta pembangunan jalur kereta api bandara NYIA ke pusat kota Yogyakarta.

Ketujuh, pengembangan atraksi yang terintegrasi di destinasi wisata, antara lain paket wisata Borobudur-Joglosemar, dan paket wisata Bali-Banyuwangi.

Kedelapan, peningkatan amenitas di destinasi wisata, melalui percepatan penyelesaian penataan area Kampung Ujung di Labuan Bajo, percepatan penyelesaian proses sertifikasi lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung di sekitar Danau Toba, dan peningkatan manajemen penanganan sampah dan limbah, serta penyediaan fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah destinasi wisata.

Kesembilan, peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa sembilan kebijakan itu sengaja disusun secara detail. Hal ini agar semua terarah dan CAD serta ekonomi bisa membaik.

“Semua peluang kami usahakan secara baik sehingga kami optimistis penerimaan devisa dan pajak dari pariwisata akan luar biasa. Contohnya untuk NYIA akan diresmikan Maret 2019. Rakyat di Yogyakarta pun diberi pekerjaan. Misalnya, stewardess, security, dan air traffic control,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×