Reporter: Uji Agung Santosa |
JAKARTA. Pemerintah Indonesia masih akan mencari tambahan modal untuk pendirian lembaga penjamin infrastruktur (guarantee fund) yang ditargetkan dapat terbentuk pada bulan Juni 2009 ini. Pemerintah sendiri akan mengelontorkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk modal awal lembaga tersebut.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengatakan setelah berdiri pada Juni 2009 nanti, diharapkan lembaga itu akan langsung bisa melaksanakan tanggung jawabnya pada Agustus 2009.
“Masih perlu tambahan modal, tapi sampai saat ini belum ada kepastian,” kata Bambang di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan lembaga ini berbeda dengan Sarana Mitra Infrastruktur (SMI) ataupun Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (IIFF) yang saat ini telah terbentuk.
“Guarantee Fund adalah satu PT yang benar-benar melakukan penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur,” kata Bambang. Namun tidak semua proyek akan dijamin oleh lembaga ini, hanya proyek infrastruktur yang memiliki kepastian baik dari segi finansial struktur maupun kelayakan (feasibility) yang akan mendapat penjaminan.
”Tentunya kita tidak mungkin mengaransi sesuatu yang tidak feseable, namanya bukan garansi lagi tapi kejadian rugi,” katanya. Selain layak, infrastruktur yang akan dijamin juga harus mempunyai struktur proyek yang bagus, karena garansi yang diberikan bersifat contigen liability alias mungkin terjadi mungkin tidak terjadi.
Menurut Bambang, peraturan pemerintah (PP) tentang pendirian lembaga penjamin infrastruktur ini sudah meluncur ke presiden. Namun mengenai, siapa yang akan duduk dalam direksi, Bambang mengaku belum mengetahuinya karena semuanya ada di tangan Menko Perekonomian. Dalam mencari pendanaan, pemerintah akan memakai dua opsi, selain rekapitalisasi di pasar modal. Opsi yang lain adalah berdasarkan proyek pemerintah saja.
”Jadi pemerintah punya sejumlah dana dan dana itu dipakai untuk mengaransi sama dipakai untuk back stop fasility. Back stop vasility dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), kan dia perlu membayar semacam premi,” katanya.
Sementara mengenai SMI, Bambang mengatakan, Direksi SMI akan melihat kapan waktu yang tepat lembaga itu bisa masuk ke pasar modal. Target pasar sebesar Rp 30 triliun diharapkan dapat terkumpul saat SMI ini mulai menjual modalnya ke masyarakat.
Pemerintah akan melihat, proyek per proyek dan dilihat bagaimana kombinasi dari potofolio itu mempengaruhi operasi dari SMI. “Variabelnya akan diatur, harus membagi mana yang resikonya tinggi dan pendapatan tinggi, dan mana yang pendapatan rendah resiko rendah. Itu semua akan kita serahkan kepada direksinya, jangan ada pihak yang mengintervensi,” katanya.
Bulan ini, Direksi SMI akan menyelesaikan rencana kerja (business plan), termasuk kepastian kapan akan masuk ke pasar modal. Dalam rencana bisnis itu, akan dapat terlihat apakah masuk sekarang lebih baik dibanding masuk akhir tahun ini. Selain itu mereka juga akan menentukan dan mencari proyek-proyek mana yang akan dibiayai.
ADB Setuju
ADB sendiri telah menyetujui penyediaan dana US$ 140 juta bagi pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Dana itu akan diberikan melalui kegiatan yang disebut Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia atau IIFF.
Kantor Pusat ADB dalam siaran persnya dari Manila, Filipina, Rabu menyebutkan bahwa penyediaan dana ini diharapkan mampu untuk mengenjot penyediaan infrastruktur seperti kekurangan tenaga listrik dan sektor transportasi. Terlebih lagi investasi dunia usaha sangat kecil sekali akibat minimnya dana di pasar uang akibat krisis keuangan dunia.
“Proyek-proyek pembiayaan ini nantinya diharapkan dapat mengatasi kesenjangan atau kekurangan dana pembangunan tersebut," kata Dirjen Pembangunan Asia Tenggara ADB, Arjun Thapan.
IIFF dipastikan juga mendapat suntikan modal dari beberapa negara donor seperti International Finance Corporation (IFC) sebesar US$ 40 juta dan saya usaha Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US$ 40 juta dalam bentuk permodalan. Selain itu adalah dalam bentuk pinjaman, dari ADB US$ 100 juta, Bank Dunia US$ 100 juta dan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Dana JBIC sampai saat ini belum diperoleh kepastiannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
