kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah bakal mengaudit efektivitas 12 kawasan ekonomi


Sabtu, 23 Februari 2019 / 14:58 WIB
Pemerintah bakal mengaudit efektivitas 12 kawasan ekonomi


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengaudit efektivitas 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemeriksaan ini untuk melihat pelaksanaan ke-12 KEK tersebut sebagai salah satu modal untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Sumedi Andono Mulyo, Direktur Pengembangan Kawasan dan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, menuturkan, lembaganya sedang menyiapkan rancangan teknokratik RPJMN 2020–2024. Dalam rangka penyiapan dokumen itu, Bappenas perlu memastikan dulu pelaksanaan KEK, apakah berjalan dengan baik atau tidak. "Hasil evaluasi nanti akan diarahkan untuk perbaikan kebijakan pengembangan KEK lima tahun ke depan," katanya.

Ke-12 KEK yang menjadi objek audit adalah KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Api-Api, KEK Tanjung Kelayang, dan KEK Galang Batang. Kemudian, KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, serta KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Menurut Sumedi, audit juga akan menghasilkan langkah-langkah perbaikan dari sisi regulasi, lembaga pengelolaan, dan investasi. Sebab, ketiganya merupakan persoalan besar yang selama ini dihadapi KEK. Tiga isu yang mengemuka tersebut tentu jadi alasan pemerintah mengaudit efektivitas 12 KEK itu.

Ketiga masalah besar KEK tersebut juga mencakup lahan untuk pembangunan kawasan yang belum clean and clear, dan kapasitas tenaga kerja lokal yang belum memenuhi standar kebutuhan industri. Lalu, beberapa KEK kurang memiliki akses yang baik ke pelabuhan, bandara, bahan baku, serta pasar.

Bappenas menargetkan, audit atas 12 KEK itu kelar pada September nanti.

David Sumual, Ekonom Bank Central Asia (BCA), menilai, rencana audit pemerintah ini menjadi langkah yang positif. Dia menyarankan, tetap ada pengawasan atas perkembangan KEK setelah audit selesai. "Harus terus diawasi sudah sampai di mana progresnya, tujuannya, agar pengembangannya tidak mubazir dan bisa menarik bagi investor," ujar David.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×