Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah merencanakan untuk mengaudit efektivitas 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sedang dibangun. Audit dilakukan untuk melihat kesiapan KEK ke depan serta menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Direktur Pengembangan Kawasan dan Wilayah Bappenas Sumedi Andono Mulyo mengatakan, Bappenas sedang menyiapkan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Dalam rangka penyiapan dokumen tersebut, Bappenas perlu memastikan keberhasilan pelaksanaan KEK bisa berjalan dengan baik.
"Hasil evaluasi nanti akan diarahkan untuk perbaikan kebijakan pengembangan KEK dalam lima tahun ke depan," jelas Sumedi Andono yang dihubungi Kontan.co.id pada Jumat (22/2).
Ke dua belas KEK yang dimaksudkan adalah KEK Arun Lhokseumawe (operasional), KEK Sei Mangkei (operasional), KEK Tanjung Api Api, KEK Tanjung Kelayang, KEK Galang Batang (operasional), KEK Tanjung Lesung (operasional), KEK Mandalika (operasional), KEK Palu (operasional), KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan. Ditargetkan September pemerintah sudah rampung lakukan audit ini.
Dijelaskan Sumedi bahwa dalam audit nanti akan menyangkut langkah perbaikan dari sisi regulasi, lembaga pengelolaan dan investasi. Sumedi juga menjelaskan beberapa persoalan yang dihadapi KEK selama ini. Persoalan atau isu yang mengemukan tersebut tentunya menjadi alasan perlunya ada audit.
Isu atau persoalan yang mengemuka dalam KEK diantaranya, lahan pembangunan kawasan yang belum clean and clear untuk pembangunan kawasan, kapasitas tenaga kerja lokal yang belum memenuhi standar kebutuhan industri, beberapa kawasan kurang memiliki akses yang baik ke pelabuhan, bandara, bahan baku, dan pasar.
Kemudian rendahnya kapasitas kelembagaan pengelola kawasan dalam menarik investasi, belum optimalnya insentif yang diberikan bagi investor maupun pengembang, belum optimalnya pembangunan infrastruktur pendukung (air bersih, energi, jalan, pelabuhan, bandara), serta belum optimalnya dukungan kegiatan pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan.
Sedangkan mengenai potensi akan adanya KEK baru tahun ini disebut Sumedi masih dalam tahap evaluasi. "Kami sedang evaluasi," imbuh Sumedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
