Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19) berisiko besar bagi ekonomi Indonesia.
Hal itu melihat penurunan omset pelaku usaha selama PPKM darurat berjalan mencapai 80% hingga 90%. Namun pelonggaran PPKM pun dinilai tidak akan berdampak besar bagi pelaku usaha karena daya beli yang rendah.
"Belum tentu omset pedagang naik tinggi karena daya beli masyarakatnya anjlok," ujar Bhima saat dihubungi oleh Kontan.co.od, Minggu (25/7).
Tekanan besar tersebut berdampak bagi masyarakat termasuk pekerja. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat sebantak 19 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Genjot vaksinasi Covid-19, Kadin berharap dunia usaha bisa jalan 100%
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menggenjot bantuan sosial untuk mengerek daya beli masyarakat. Tidak hanya mempercepat penyaluran, besaran bansos pun harus ditingkatkan.
"Mana cukup Rp 300.000 sebulan untuk bantuan sosial tunai (BST) dan Rp 500.000 untuk penerima program bantuan subsidi upah (BSU)," terang Bhima.
Bhima menyebut besaran BST harusnya sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Sementara untuk BSU dapat diberikan Rp 5 juta selama tiga bulan.
Pemberian BSU juga diharapkan dapat diberikan kepada pekerja sektor informal. Bhima bilang pemerintah masih memiliki anggaran untuk memenuhi bantuan tersebut.
"Pemerintah masih punya kok spare dana SILPA per Juni Rp 136 triliun, ditambah dengan realokasi anggaran dari infrastruktur dan potong gaji tunjangan pejabat," ujarnya.
Selain itu, penanganan Covid-19 juga menjadi penting dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah harus menurunkan kasus harian, angka kematian dan target indikator kesehatan utama lainnya secara cepat.
"Perlu dicatat bahwa masalah ekonomi macet karena pandemi Covid-1919. Kalau buru-buru dilonggarkan, kasusnya masih tinggi dan ujungnya tarik rem darurat lagi justru akan blunder," kata Bhima.
Selanjutnya: Pemerintah siapkan antisipasi kenaikan penduduk miskin akibat pandemi corona
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
