kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.725.000   80.000   3,02%
  • USD/IDR 17.779   -88,00   -0,49%
  • IDX 6.502   107,46   1,68%
  • KOMPAS100 842   17,11   2,07%
  • LQ45 639   11,27   1,80%
  • ISSI 229   4,24   1,89%
  • IDX30 356   5,32   1,52%
  • IDXHIDIV20 433   5,05   1,18%
  • IDX80 96   1,89   2,00%
  • IDXV30 121   1,43   1,20%
  • IDXQ30 113   1,57   1,41%

PBNU Tak Masalah Pemerintah RI Ikut Iuran BoP


Selasa, 03 Februari 2026 / 20:26 WIB
PBNU Tak Masalah Pemerintah RI Ikut Iuran BoP
ILUSTRASI. Ormas islan (KONTAN/KONTAN) PBNU mendukung keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, termasuk ikut membayar kewajiban US$ 1 miliar untuk kepentingan organisasi ini. ?


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, termasuk ikut membayar kewajiban US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun untuk kepentingan organisasi ini. 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholis Staquf menilai bahwa iuran itu dibutuhkan pembiayaan besar dalam pembangunan Palestina. 

"Iuran itu memang dibutuhkan untuk pembangunan Palestina," ujar Yahya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2026). 

Baca Juga: Usai Bertemu Prabowo, Ormas Islam Setuju RI Gabung Board of Peace Bentukan Trump

Lebih lanjut, Yahya menyebut pihaknya bersama dengan ormas islam yang lain telah mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait alasan keikutsertaan Indonesia dalam BoP. 

Menurutnya, setiap ormas dan para tokoh juga telah memberikan sejumlah masukan kepada presiden dalam mendukung kemerdekaan Palestina. 

Yahya juga menyebut Presiden nantinya berkomitmen untuk mengirimkan pasukan perdamian melalui BoP yang akan melindungi rakyat di Gaza. 

"Hal-hal yang akan dilakukan dalam dewan tersebut akan jadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara anggota untuk membantu Palestina," pungkas Yahya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, sebagian besar iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace) berpotensi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

"Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026). 

Kendati demikian, ia mengaku hal tersebut belum diputuskan. "Itu kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya," ucap dia. 

Baca Juga: Stimulus Rp 12 Triliun Diprediksi Tak Signifikan Dongkrak Ekonomi Kuartal I 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU

[X]
×