| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.844.000 -183.000 -6,05%
USD/IDR 16.775 -30,00 -0,18%
IDX 8.123 199,87 2,52%
KOMPAS100 1.137 29,35 2,65%
LQ45 824 17,48 2,17%
ISSI 289 10,45 3,75%
IDX30 430 9,01 2,14%
IDXHIDIV20 515 9,13 1,81%
IDX80 127 3,21 2,60%
IDXV30 141 5,28 3,90%
IDXQ30 139 1,96 1,43%

PBNU Tak Masalah Pemerintah RI Ikut Iuran BoP

Selasa, 03 Februari 2026 / 20:26 WIB

ILUSTRASI. Ormas islan (KONTAN/KONTAN) PBNU mendukung keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, termasuk ikut membayar kewajiban US$ 1 miliar untuk kepentingan organisasi ini. ?

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, termasuk ikut membayar kewajiban US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun untuk kepentingan organisasi ini.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholis Staquf menilai bahwa iuran itu dibutuhkan pembiayaan besar dalam pembangunan Palestina.

"Iuran itu memang dibutuhkan untuk pembangunan Palestina," ujar Yahya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2026).

Lebih lanjut, Yahya menyebut pihaknya bersama dengan ormas islam yang lain telah mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait alasan keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Menurutnya, setiap ormas dan para tokoh juga telah memberikan sejumlah masukan kepada presiden dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Yahya juga menyebut Presiden nantinya berkomitmen untuk mengirimkan pasukan perdamian melalui BoP yang akan melindungi rakyat di Gaza.

"Hal-hal yang akan dilakukan dalam dewan tersebut akan jadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara anggota untuk membantu Palestina," pungkas Yahya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, sebagian besar iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace) berpotensi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

"Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Kendati demikian, ia mengaku hal tersebut belum diputuskan. "Itu kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya," ucap dia.