World Bank : Indonesia Sulit Keluar dari Negara Berpendapatan Menengah, Ini Alasannya

Selasa, 03 Februari 2026 / 14:43 WIB

ILUSTRASI. Karyawan keluar gedung saat gempa di kawasan SCBD Jakarta (KONTAN/Petrus Dabu)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. World Bank alias Bank Dunia menilai Indonesia sulit keluar dari jebakan status negara berpendapatan menengah atau midlle income-trap, jika tidak melakukan reformasi struktural yang lebih dalam pada iklim usaha dan investasinya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight menyampaikan, Indonesia mustahil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dan menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik. Pasalnya masih terdapat sejumlah tantangan mendasar, terutama terkait kualitas lingkungan usaha.

“Indonesia telah membuat banyak kemajuan. Namun, jika melihat berbagai prasyarat pertumbuhan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas iklim bisnis, Indonesia masih tertinggal pada banyak indikator,” ujar David dalam agenda Indonesia Economic Summit di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut sangat krusial karena Indonesia, seperti negara lain pada tingkat pendapatan yang sama, harus beralih ke mesin pertumbuhan baru. Model pertumbuhan yang membawa Indonesia ke posisi saat ini dinilai tidak lagi memadai untuk mendorong ekonomi menuju level pendapatan tinggi.

“Pendorong pertumbuhan ke depan harus semakin bersifat endogen, berfokus pada produktivitas, serta memperluas pasar melampaui batas domestik guna mempercepat pembangunan dan inovasi,” katanya.

Berdasarkan analisis World Bank terhadap data perusahaan dan big data di Indonesia, ditemukan bahwa ekosistem perusahaan besar di Indonesia kurang dinamis dan kurang produktif jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ukuran ekonomi serupa namun berpendapatan lebih tinggi.

Bahkan, David menyoroti bahwa produktivitas perusahaan di Indonesia tidak meningkat seiring dengan pertumbuhan skala usahanya.

“Perusahaan yang lebih besar dan lebih tua (lebih lama beroperasi) di Indonesia justru cenderung kurang produktif, padahal seharusnya menjadi motor penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Temuan tersebut mengarah pada perlunya perbaikan lingkungan persaingan usaha. Menurut David, tantangan tidak hanya terletak pada hambatan regulasi, tetapi juga pada penegakan kesetaraan kesempatan berusaha (level playing field) yang konsisten. Kondisi ini turut berdampak pada sektor keuangan, serta pasar jasa dan industri perngolahan.

Lebih lanjut, ia menilai lingkungan sektor swasta yang kurang kondusif turut menjadi penyebab tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, salah satu yang tertinggi di antara negara dengan ekonomi besar.

“Tingginya informalitas (pekerjaan informal) berdampak pada rendahnya penerimaan pajak, terbatasnya ruang fiskal pemerintah untuk investasi produktif, serta lambatnya pengembangan sektor keuangan dan sistem inovasi,” jelas David.

Meski demikian, World Bank menegaskan aspirasi pertumbuhan Indonesia di angka 8% di 2029 tetap realistis dan dapat dicapai. Namun, kuncinya terletak pada pelaksanaan reformasi yang konsisten, bukan hanya peningkatan investasi.

“Melalui paket reformasi yang kami rekomendasikan dan dinilai dapat dilaksanakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi meningkat sekitar 10%. Jika diterapkan selama lima tahun, ini setara dengan tambahan sekitar 2% pertumbuhan per tahun,” pungkas David.