Moody's Beri Peringkat Baa2 Untuk Obligasi Berdenominasi Dollar Australia

Senin, 28 Juli 2025 / 21:41 WIB

ILUSTRASI. A Moody's sign on the 7 World Trade Center tower is photographed in New York August 2, 2011. Behind all too many of market moves in government debt of late has been a report from one of the major credit ratings agencies. Standard & Poor's is the biggest and arguably the most influential, fast followed by Moody's Investor Service and then their smaller rival, Fitch Ratings. In national capitals, they are alternately villified by politicians or held out as just arbiters for denouncing government profligacy. REUTERS/Mike Segar (UNITED STATES - Tags: BUSINESS POLITICS) - RTR2PK5W

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat Moody’s Ratings memberikan peringkat (P)Baa2 untuk program Medium Term Note (MTN) baru milik Pemerintah Indonesia yang berdenominasi dolar Australia (AUD). Selain itu, Moody’s juga menetapkan peringkat Baa2 untuk obligasi tanpa jaminan yang berpotensi diterbitkan di bawah program tersebut, dengan tenor lima dan 10 tahun.

Dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang yang disebut dengan Kangaroo Bond ini akan digunakan untuk keperluan anggaran umum.

Berdasarkan ketentuan yang tersedia, surat utang dalam program MTN ini akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tidak subordinat dari Pemerintah Indonesia. Surat utang ini memiliki kedudukan yang setara (pari passu) dengan seluruh utang luar negeri tanpa jaminan lainnya yang telah maupun akan diterbitkan oleh pemerintah.

Peringkat yang diberikan mencerminkan peringkat issuer jangka panjang Pemerintah Indonesia, yakni Baa2 dengan outlook stabil.

Peringkat Baa2 untuk Indonesia ditopang ketahanan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung oleh faktor struktural seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang kuat, serta tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil dan solid. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati juga menjadi fondasi utama, berfokus pada disiplin anggaran dan stabilitas makroekonomi.

Sebagai eksportir utama batubara, bahan bakar fosil, dan minyak sawit, Indonesia memiliki eksposur terhadap risiko transisi karbon.

Moody’s memproyeksikan pertumbuhan PDB riil Indonesia rata-rata sekitar 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. PDB ini ditopang konsumsi domestik yang stabil meskipun masih dibayangi ketidakpastian investasi. Volatilitas harga komoditas global serta tarif impor dari AS menjadi risiko tambahan, terlebih dengan lambatnya realisasi belanja pemerintah di paruh pertama tahun ini yang mendorong peluncuran paket stimulus ekonomi pada Juni 2025.

Beban utang pemerintah diperkirakan tetap stabil di kisaran 40% dari PDB, relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa. Namun, peringkat Baa2 juga memperhitungkan kelemahan dalam indikator fiskal yang lebih luas, terutama karena rasio penerimaan negara terhadap PDB yang rendah.

Hal ini diperparah pembatalan rencana kenaikan tarif PPN awal tahun ini serta pengalihan dividen BUMN ke dana kekayaan negara baru, Danantara. Meski begitu, Moody’s berasumsi bahwa disiplin fiskal tetap terjaga, tercermin dari komitmen pemerintah untuk mempertahankan batas defisit anggaran di 3% dari PDB.

Meski sekitar 28% dari total utang pemerintah Indonesia masih dalam bentuk valuta asing menjadikannya lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dibanding negara sekelas vulnerabilitas eksternal telah berkurang sejak 2020. Hal ini didukung oleh peningkatan cadangan devisa, penguatan kebijakan ekonomi, serta pendalaman pasar utang domestik.

Outlook stabil mencerminkan keseimbangan antara potensi peningkatan dan penurunan peringkat. Potensi peningkatan (upside risk) antara lain berasal dari upaya perluasan sektor manufaktur yang dapat mendorong pertumbuhan PDB ke level yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Risiko penurunan (downside risk) mencakup ketidakpastian kebijakan akibat transisi politik, yang berisiko menekan arus investasi asing dan berdampak negatif pada kinerja fiskal. Selain itu, kegagalan dalam memperluas basis pajak dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah dalam menghadapi guncangan ekonomi.