CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.513.000   -30.000   -1,94%
  • USD/IDR 15.795   71,00   0,45%
  • IDX 7.291   -92,87   -1,26%
  • KOMPAS100 1.125   -12,93   -1,14%
  • LQ45 892   -9,36   -1,04%
  • ISSI 221   -3,14   -1,40%
  • IDX30 460   -3,59   -0,78%
  • IDXHIDIV20 556   -4,15   -0,74%
  • IDX80 129   -1,23   -0,94%
  • IDXV30 139   0,16   0,11%
  • IDXQ30 154   -0,89   -0,57%

Menkopolhukan Ingatkan Pemda agar Bersiap Hadapi Pilkada Serentak dan Penetapan Upah


Kamis, 07 November 2024 / 11:09 WIB
Menkopolhukan Ingatkan Pemda agar Bersiap Hadapi Pilkada Serentak dan Penetapan Upah
ILUSTRASI. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyampaikan laporan pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4/2024). Presiden Joko Widodo mengatakan menguatnya komitmen pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat meningkatkan kredibilitas ekonomi nasional dan juga membuat persepsi mengenai sistem keuangan Indonesia menjadi semakin baik. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wpa.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa terdapat dua agenda nasional paling dekat yang bakal dilaksanakan Indonesia.

Di antaranya, yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Budi mengungkapkan, terkait penetapan UMP atau UMK diperlukan pertimbangan yang cermat oleh masing-masing daerah. Menurutnya, ini dilakukan agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekruitment tenaga kerja yang baru, mendorong pekerja ke sektor-sektor yang informal dan ujung-unjungnya menyebabkan ketidakpatuhan kepada peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Baca Juga: Menaker Pastikan UMP 2025 Naik, Cek Besaran UMP 2024 Di 38 Provinsi Di Indonesia

Sementara itu, lanjut Budi, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pihaknya berharap agar pesta demokrasi ini bisa betul-betul berjalan sebagaimana asas pemilu yakni jujur, adil (jurdil) dan damai.

Untuk itu, kata dia, ia menekankan kepada kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detil dan mengantisipasi setiap risiko yang bakal muncul.

“Jangan sampai kita terdadak atau panik perkembangan situasi yang di luar kendali kita,” tandasnya.

Selanjutnya: Pesan Menyentuh Kamala Harris Pasca Kekalahan dalam Pemilu Presiden AS 2024

Menarik Dibaca: 2 Promo Burger King November 2024, Menu Serba Rp 17.000 & Diskon 20% via BCA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×