Menkeu Purbaya Jadwalkan Sidak 2 Perusahaan China Pengemplang Pajak Pekan Depan

Selasa, 20 Januari 2026 / 18:00 WIB

ILUSTRASI. Purbaya Yudhi Sadewa (KONTAN/Kontan)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua perusahaan baja dan bangunan asal China yang diduga melakukan pengemplangan pajak di Indonesia.

Purbaya menyebut sidak tersebut dijadwalkan pada pekan depan, setelah rencana awal pada pekan ini tertunda karena pihak perusahaan belum siap.

“Tadinya mau minggu ini tapi belum siap orangnya, minggu depan deh. Kita datangin bosnya tanyain itu (kenapa tak bayar pajak),” ujar Purbaya saat ditemui di sekitar Gedung Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026).

Menurut Purbaya, kedua perusahaan tersebut telah lama beroperasi di Indonesia namun tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan, termasuk tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ia menilai perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi dengan asumsi keliru bahwa aparat pemerintah bisa disuap.

“Dari China dua-duanya (perusahaan baja). Sudah cukup lama berpraktik di sini dan mereka akan beroperasi seperti itu dengan anggapan pemerintah Indonesia, Pajak, Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan korup sehingga bisa dibayar, sehingga mereka bisa melakukan praktik seperti itu, enggak mau bayar PPN segala macam. Itu anggapan yang salah. Saya mau tunjukin ke mereka bahwa mereka salah,” tegasnya.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan menolerir praktik tersebut. Ia memastikan penindakan akan dilakukan secara tegas, termasuk menelusuri laporan pajak, kepemilikan perusahaan, hingga alur operasional bisnisnya.

“Ya gampang, pokoknya saya akan deteksi dia di situ, laporan pajaknya ke mana, kantornya mana, punya siapa, saya akan tanya satu dua tiga pertanyaan, habis itu saya rumahin semua orang pajaknya (yang terlibat korup),” ujarnya.

Saat ditanya apakah sudah ditemukan indikasi keterlibatan oknum pegawai pajak yang berkolusi dengan perusahaan tersebut, Purbaya mengaku masih dalam tahap penelusuran.

Ia menegaskan bahwa langkah tegas perlu dilakukan karena praktik pengemplangan pajak tersebut telah berlangsung lama dan dinilai merugikan negara serta merusak wibawa pemerintah.

“Karena sudah terbukti sudah puluhan tahun dan kita dihina dan disepelekan seperti itu. Gimana perusahaan asing bisa beroperasi seperti itu? Dan menganggap bangsa kita bangsa yang bisa dikendalikan dengan uang gitu saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan asing ilegal tersebut tidak hanya beroperasi di Jakarta, tetapi juga tersebar di sejumlah daerah lain seperti Surabaya dan Medan.

Ia menilai keberadaan mereka menjadi ancaman serius bagi industri dalam negeri, khususnya perusahaan baja dan bangunan nasional yang patuh membayar pajak.

“Perusahaan-perusahaan China yang ilegal diam-diam bermain di sini dan menguasai pasar domestik. Sehingga perusahaan domestik, baja yang bayar pajak sesuai aturan, terancam. Bahkan banyak yang tutup. Masa itu mau kita biarkan? Jadi ini ancaman serius,” tegas Purbaya.

Pemerintah, lanjut Purbaya, berkomitmen untuk membereskan praktik-praktik usaha ilegal tersebut secara bertahap, dengan dua perusahaan asal China tersebut menjadi target awal penindakan.