Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Selain itu, sentimen pasar terhadap risiko fiskal juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah. "Situasi ini harus diantisipasi karena dampak peringatan S&P ke stabilitas nilai tukar cukup besar," kata Bhima.
Lebih jauh, ia menilai kombinasi antara belanja negara yang tinggi dan ruang penerimaan yang terbatas menjadi faktor utama kerentanan Indonesia.
Program-program besar yang menyedot anggaran, seperti makan bergizi gratis (MBG), dinilai perlu dikaji ulang agar tidak memperlebar defisit secara signifikan.
Baca Juga: S&P Proyeksi Rating Kredit RI Paling Rentan di Asia Tenggara, Bantalan Fiskal Tipis
Untuk menjaga stabilitas fiskal, Bhima menyarankan pemerintah melakukan rasionalisasi belanja, khususnya pada program dengan kebutuhan dana besar.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengoptimalkan sumber penerimaan alternatif, seperti pajak atas keuntungan tak terduga (windfall tax), serta memperbaiki sistem untuk menutup kebocoran pajak.
Dengan kombinasi tekanan eksternal dan keterbatasan fiskal domestik, peringatan S&P menjadi sinyal bahwa ketahanan ekonomi Indonesia sedang diuji.
Respons kebijakan yang tepat dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas makroekonomi ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













