/2019/05/10/43750277.jpg "Pemerintah Komitmen Jaga Defisit 3%, tapi Beban Bunga Utang Jadi Ancaman Baru")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi faktor kunci di balik keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade (BBB) dengan outlook stabil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, disiplin fiskal tersebut menjadi perhatian utama S&P dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC, belum lama ini.
Lembaga pemeringkat itu secara khusus menggali konsistensi pemerintah dalam mengelola defisit, baik pada tahun berjalan maupun periode sebelumnya.
Baca Juga: Menakar Peringatan S&P Terkait Ketahanan Kredit RI Paling Rentan di Asia Tenggara
"Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3% dari PDB," ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/4/2026).
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga defisit tetap terkendali menjadi pijakan utama kebijakan fiskal saat ini. Bahkan, realisasi defisit diperkirakan berada di kisaran 2,8%–2,9%, masih dalam batas aman yang selama ini menjadi jangkar kredibilitas fiskal Indonesia.
"Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga di bawah 3%," katanya.
Namun demikian, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa menjaga defisit di bawah 3% memang masih memungkinkan, tetapi bukan satu-satunya indikator yang relevan untuk membaca kesehatan fiskal ke depan.
Menurutnya, pertanyaan yang lebih penting adalah di level berapa defisit akan mendarat dan seberapa kuat fondasi fiskal untuk menopang tahun berikutnya.
Ia menyoroti bahwa angka defisit 0,93% PDB per Maret 2026 kerap ditafsirkan terlalu sederhana. Meski ada percepatan belanja, hal itu belum tentu mencerminkan kondisi fiskal yang aman. Kualitas belanja menjadi faktor krusial.
Jika belanja lebih banyak bersifat rutin atau konsumtif, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara ke depan dinilai terbatas.
Baca Juga: Hasil Pertemuan dengan Purbaya, S&P Tetapkan Rating Indonesia di BBB Outlook Stabil
"Jadi ini bukan sekadar soal timing, tapi soal efektivitas," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (19/4/2026).
Selain itu, keseimbangan primer yang masih mencatat surplus juga perlu dibaca secara hati-hati. Secara teknis, kondisi tersebut memang positif karena menunjukkan penerimaan negara masih mampu menutup belanja di luar bunga utang.
Namun, Yusuf mengingatkan bahwa faktor musiman sangat berpengaruh, terutama di awal tahun ketika beban bunga belum sepenuhnya jatuh tempo.
"Jadi belum bisa langsung dibaca sebagai kekuatan struktural. Dengan kata lain, fondasi fiskal kita masih cukup terjaga, tapi belum sepenuhnya solid," katanya.
Ia memperkirakan ujian utama akan terjadi pada semester II-2026, ketika tekanan belanja meningkat dan risiko eksternal mulai terasa lebih kuat.
Dari sisi risiko, Yusuf menilai ada dua faktor utama yang akan menentukan arah defisit, yakni harga minyak dan efektivitas efisiensi anggaran.
Pemerintah saat ini menggunakan asumsi harga minyak yang cukup konservatif, bahkan mendekati skenario stres, dengan defisit dikunci di sekitar 2,9% jika harga minyak mencapai US$100 per barel.
Baca Juga: Bertemu IMF, Word Bank, S&P, Purbaya: Kondisi Fiskal RI Tangguh di Tengah Gejolak
Jika harga minyak hanya berada di kisaran US$ 85 hingga US$ 90 per barel, ruang untuk menekan defisit dinilai masih terbuka.
Namun, risiko tetap ada apabila harga kembali melonjak, terutama jika tensi geopolitik seperti konflik di Timur Tengah meningkat, yang akan berdampak langsung pada subsidi dan kompensasi energi.
