Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Di tengah upaya pemerintah mempertahankan citra fiskal yang sehat di mata investor global, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) bukan perkara mudah, dan bisa berubah menjadi sekadar angka administratif jika fondasi penopangnya tidak diperkuat.
Komitmen pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB menjadi salah satu faktor yang membuat lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level investment grade BBB dengan outlook stabil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, S&P secara khusus menggali konsistensi pemerintah dalam mengelola defisit saat pertemuan di Washington DC belum lama ini.
Baca Juga: Lonjakan BBM Nonsubsidi Berpotensi Picu Inflasi, Daya Beli Bisa Tergerus
"Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3% dari PDB," ujar Purbaya, dikutip Minggu (19/4/2026).
Purbaya menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pijakan utama kebijakan fiskal. Realisasi defisit pun diperkirakan berada di kisaran 2,8%–2,9% sepanjang tahun 2026.
"Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu. Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga di bawah 3%," katanya.
Namun di balik optimisme itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, memberi peringatan keras.
Menurutnya, secara matematis target memang masih bisa dicapai, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat berat.
"Menjaga defisit di bawah 3% saat ini masih mungkin secara angka, tetapi semakin tidak mudah secara fundamental," ujar Rizal kepada Kontan.co.id Minggu (19/4/2026).
Baca Juga: KJRI Jeddah: 423 Tenaga Pendukung Lakukan Bimbingan Teknis, Siap Melayani Jemaah Haji
Ia menunjuk data Maret 2026 sebagai lampu kuning. Defisit sudah menyentuh sekitar 0,93% PDB atau lebih dari Rp240 triliun, hampir sepertiga ruang fiskal habis di awal tahun. Dengan pola belanja yang cenderung front-loaded dan penerimaan yang belum solid, Rizal menilai tekanan ke depan justru makin berat.
Rizal menyebut struktur penopang fiskal saat ini terlalu bergantung pada instrumen jangka pendek, yakni optimalisasi pembiayaan, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan pengaturan timing belanja. Sementara itu, tekanan eksternal datang bersamaan dari tiga arah.
Pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang melampaui US$ 100 per barel langsung memperbesar beban subsidi energi. Kedua, rupiah yang terdepresiasi ikut mendongkrak biaya impor dan utang berdenominasi asing.
Ketiga, yield Surat Berharga Negara (SBN) yang mulai merayap naik membuat biaya pembiayaan utang kian mahal.
"Kombinasi ini secara simultan menekan subsidi energi dan biaya utang, sehingga mempersempit ruang fiskal riil," katanya.
Dengan kondisi tersebut, Rizal menyebut target defisit di bawah 3% hanya bisa bertahan jika semua variabel berjalan ideal secara bersamaan, yakni harga minyak tidak bertahan tinggi, disiplin belanja benar-benar dijaga, dan penerimaan pajak mampu mengejar di tengah tekanan daya beli masyarakat yang melemah.
"Tanpa itu, menjaga defisit di bawah 3% berisiko menjadi sekadar target administratif, bukan cerminan kesehatan fiskal," imbuh Rizal.
Rizal mendorong pemerintah untuk bersikap realistis. Jika tekanan global berlanjut dan belanja tetap ekspansif, membuka ruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) atau melakukan penyesuaian fiskal bertahap dinilai jauh lebih kredibel ketimbang memaksakan batas 3% secara nominal.
"Kredibilitas fiskal di mata pasar jauh lebih ditentukan oleh konsistensi kebijakan, bukan sekadar mempertahankan batas defisit secara nominal," tegasnya.
Bagi Rizal, tolok ukur kesehatan fiskal yang sesungguhnya bukan sekadar angka defisit, melainkan dampak nyata terhadap perbaikan permintaan domestik, sektor produktif, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, dan pengelolaan utang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













