Reporter: Ferry Hidayat | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida tidak memungkiri adanya praktik perebutan kekuasaan di pemerintah daerah (Pemda) untuk menduduki suatu jabatan strategis tertentu. Hal itu diungkapkan La Ode terkait dengan banyaknya Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Pejabat daerah luar biasa memanfaatkan jabatan untuk menggerus uang daerah secara terbuka karena tidak mau peduli, itu tidak bisa dipungkiri korupsi di daerah merajalela," kata La Ode di Gedung DPD, Senayan (8/11).
Menurut La Ode, hal tersebut harus menjadi perhatian utama dalam aturan mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB). Untuk itu perlu ada desain yang dirancang sedari awal sebelum pembentukan DOB.
La Ode berujar DOB harus bisa menjadi pilot project good and clean government sehingga ada sesuatu yang benar-benar baru dalam UU DOB, termasuk soal politik dinasti.
"Saya sudah bicara berkali-berkali mengingatkan perlunya peniadaan dinasti. DOB bisa dijadikan contoh pengelolaan daerah agar tidak ada politik dinasti," tuturnya.
DPR sebelumnya telah menyetujui 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan Komisi II DPR mengenai DOB yang disampaikan dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II pada Kamis (24/10).
La Ode juga mengingatkan masyarakat untuk mengawal RUU ini agar tidak terjadi permainan politik dalam pembentukan DOB. "Prosesnya harus dikawal supaya tidak terjadi suasana transaksional, terutama menghadapi Pemilu 2014," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
