Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para kepala daerah agar tidak membangun kerajaan bisnis bersamaan dengan kerajaan politik di wilayah masing-masing. Pasalnya, bila hal itu terjadi, maka akan sangat berbahaya, sebab rawan terjadinya penyimpangan dan godaan.
Hal itu dikatakan SBY dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jumat (11/10). "Yang berbahaya itu, apabila menyangkut kekuasaan politik dengan kekuasaan atau power untuk melaksanakan bisnis. Godaanya besar, bisa terjadi penyimpangan di sana-sini," tutur SBY.
Presiden mengakui bahwa tidak ada aturan yang melarang atau membatasi seseorang menempati posisi atau jabatan tertentu di pemerintahan. Apakah itu sebuah kekuasaan dikuasai oleh satu keluarga besar yang terdiri dari Ayah, Ibu, anak, atau adik dan saudara lainnya.
Kendati demikian, menurut SBY, justru setiap kepala daerahlah yang mesti memiliki norma batas kepatutan. Mereka seharusnya tahu, mana yang patut dan seperti apa yang tidak patut.
Sebab bila suatu daerah dikuasai oleh sejumlah anggota keluarga yang sama, ditambah lagi dengan kepentingan bisnis dalam keluarga tersebut, maka sangat besar godaan terjadinya penyimpangan.
Apalagi di saat ini, kekuasaan gubernur, bupati/walikota dengan adanya otonomi daerah menjadi sangat besar. Oleh sebab itu, lanjut SBY, jangan sampai karena Undang-Undang Dasar tidak melarang, ada kepala daerah yang membangun dinasti kekuasaan di daerahnya. "Kewajiban saya sebagai Presiden mengingatkan itu," terangnya.
Seperti diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dinilai sejumlah pihak membangun kekuasaan di Banten dengan menempatkan keluarga dan orang-orang dekatnya di sejumlah jabatan strategis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
