Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk. Bahkan kata Jokowi pada tanggal 12 Agustus kemarin kualitas udara di DKI Jakarta berada diangka 156 dengan keterangan tidak sehat.
Sebagai Langkah penanganan kualitas udara di Jabodetabek, Presiden melakukan rapat terbatas mengenai peningkatan kualitas udara di Jabodetabek Bersama jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).
“Selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk. Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).
Ia menyampaikan, salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara yang memburuk tersebut ialah adanya kemarau yang panjang. Dampak kemarau panjang tersebut, terutama selama tiga bulan terakhir yang meningkatkan konsentrasi polutan yang tinggi. Selain itu adanya pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di Jabodetabek juga menjadi faktor kualitas udara yang buruk.
Baca Juga: Pengamat Iklim: Cuaca Musim Kemarau Picu Tingginya Polusi Udara
“Serta peningkatan industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batubara di sektor industri manufaktur,” kata Jokowi.
Adapun ada 4 catatan Jokowi terhadap kondisi kualitas udara di Jabodetabek. Dalam jangka pendek Ia meminta jajaran untuk melakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.
Dimana upaya jangka pendek yang akan dilakukan ialah dengan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek.
Ia juga meminta segera dilakukan penerapan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi euro 5 dan euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian ruang terbuka hijau juga diminta Jokowi untuk diperbanyak.
"Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin. Saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5 2-5 atau angka yang lain," tuturnya.
Adapun dalam jangka menengah Ia meminta adanya konsistensi dalam pengurangan penggunaan kendaraan berbasis fosil. Serta meminta peralihan mobilitas dengan transportasi masal.
“Saya kira LRT bulan ini bisa segera dioperasionalkan dan MRT sudah beroperasi kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” kata Jokowi.
Sedangkan upaya jangka panjang, Kepala Negara meminta adanya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Presiden meminta dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek.
“Terakhir mengedukasi publik seluas-luasnya,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, untuk wilayah DKI Jakarta rencananya bakal menerapkan WFH pada PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Heru menyebut, pihaknya juga meminta kementerian/lembaga lain untuk juga melakukan WFH.
Baca Juga: Tekan Polusi Udara di Jabodetabek, Kemenhub Kaji Penerapan Skema 4 In 1
Ia menjelaskan pengaturan WFH bagi PNS di DKI kemungkinan akan dimulai pada September nanti. Saat ini Pemprov DKI sedang menghitung berapa persentase dari setiap organisasi perangkat daerah yang ada. Adapun untuk WFH bagi swasta Heru mengatakan sifatnya himbauan. Pemprov sendiri sudah melakukan komunikasi dengan swasta mengenai rencana himbauan tersebut.
"Swasta Saya tidak bisa menetapkan tapi menghimbau. Tapi itu nanti minggu besok atau rapat berikutnya akan dibahas juga. (komunikasi dengan swasta?) Kalau kami kan sudah waktu di Borobudur, sudah. Ya silakan saja mereka menerapkan 50%-50%," jelasnya.
Selanjutnya, Pemprov DKI juga akan mengetatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building untuk melakukan green building. Usulan lain yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta selanjutnya ialah, untuk kendaraan 2.400 cc diwajibkan menggunakan pertamax turbo.
Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mengatasi kondisi cuaca buruk ataupun emisi yang tinggi sudah menambah ruang terbuka hijau. Dimana dari Oktober sampai sekarang Pemprov DKI Jakarta sudah menambah 800 lokasi ruang terbuka hijau.
"Berikutnya kami sudah menanam pohon 216.000 pohon minimal 3 meter, dan pohon-pohon lainnya," imbuhnya.
Selain itu, Heru mengatakan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan juga memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengetatkan uji emisi. Pengetatan uji emisi kata Heru sudah ada aturannya, tinggal diketatkan di titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Polda Metro Jaya dan KLHK.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, bakal ada sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek. Salah satu upaya yang dipertimbangkan oleh Kementerian Perhubungan ialah adanya skema 4 in 1 atau minimal empat orang dalam satu mobil pribadi.
"Berkaitan utilitas kendaraan, utilitas ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal 2 orang maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1. Jadi katakan lah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun," kata Budi.
Selain itu, pemerintah juga akan memperketat uji emisi kendaraan yang melintas di Jabodetabek.
Ia mengatakan Kementerian Perhubungan bersama Pemda terkait dan kepolisian akan menegakkan hukum bagi warga yang tidak mematuhi uji emisi kendaraan bermotor.
Selanjutnya upaya dalam meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, pemerintah akan meminta PLN untuk menambah penyediaan SPKLU yang bisa digunakan.
"Nanti bersama sama pemda, bersama juga dengan kepolisian melakukan law enforcement kita perbanyak, jika kendaraan tidak lolos uji emisi mereka tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
