/2026/08/02/2010882439.jpg "Sudah Berlaku Sejak 1 Agustus, Purbaya Mendadak Tunda Penerapan Pajak Marketplace")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara mendadak penunda penerapan pajak marketplace yang sudah berjalan pada 1 Agustus 2026.
Purbaya mengatakan, penundaan ini mempertimbangkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kuat. Penundaan tersebut berlaku setelah pemerintah mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Penerapan pajak online mungkin kita tunda, gak Agustus ini mulai berjalan," ujar Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Bangun 1,45 Juta Jaringan Gas untuk Kurangi Ketergantungan LPG
Kendati begitu, Purbaya tidak menjelaskan sampai kapan penundaan ini dilakukan oleh pemerintah. Yang jelas, Purbaya ingin penerapan pajak marketplace berjalan ketika perekonomian Indonesia tumbuh kuat.
"Saya selalu bilang (penerapannya) kalau daya beli ekonominya sudah membaik," katanya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% atas transaksi pedagang online. Keempat platform tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
Hl ini sejalan dengan terbitnya PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang menunjuk marketplace sebagai pihak yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui sistem perdagangan elektronik.
Kebijakan ini ditegaskan bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak agar dilakukan langsung oleh marketplace yang ditunjuk.
Marketplace yang memenuhi kriteria tertentu, seperti menggunakan rekening escrow serta memiliki nilai transaksi atau jumlah pengakses tertentu, dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Baca Juga: Kementerian PKP Alokasikan Rp 8,3 Triliun untuk Bedah 400.000 Rumah pada 2026
Dalam skema tersebut, besaran PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pajak terutang pada saat pembayaran diterima oleh marketplace.
PMK 37 Tahun 2025 juga mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dipungut PPh Pasal 22 sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan memiliki omzet sampai dengan Rp 500 juta kepada marketplace sebelum menerima penghasilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
