Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan satuan kerja di kementerian dan lembaga akan mengoptimalkan penggunaan kartu kredit untuk mendukung modernisasi sistem pembayaran pelaksanaan belanja APBN.
"Kami harapkan kementerian lembaga telah memegang kartu kredit korporat sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih 'cashless' dan akuntabel," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu (21/2).
Sri Mulyani mengatakan kartu kredit itu akan dimanfaatkan mulai Tahun Anggaran 2018 sebagai metode baru dalam pembayaran agar belanja kementerian dan lembaga menjadi lebih transparan dan terpantau oleh publik.
"Semua jadi tahu kartu itu digesek untuk apa dan di mana, tidak perlu lagi membuat kuitansi. Ini akan menjadi bentuk studi paling bagus, karena universitas di Indonesia bisa mengakses data itu dan menganalisa perilaku kementerian lembaga," katanya.
Ia mengharapkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bisa memanfaatkan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena kartu kredit tersebut merupakan uang negara, bukan milik pribadi.
"Ini kartu korporat, kartu uang negara, bukan kartu milik nenek moyang, bukan kartu suami dan bukan kartu istri. Yang digesek adalah uang rakyat, jadi gunakan secara 'prudent'. Dengan demikian kita semakin memperbaiki Republik Indonesia," kata dia.
Sri Mulyani meminta kerja sama penggunaan kartu kredit dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu bisa dilakukan dengan aman agar tidak rentan terhadap penyalahgunaan dan dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
