Kuota BBM Subsidi Dipangkas 58,5% pada 2027 dan Ini Alasan Pemerintah

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana memangkas kuota BBM bersubsidi secara signifikan pada 2027, sebuah langkah yang dapat mengubah pola konsumsi energi dan mendorong peralihan ke kendaraan listrik.

Bagi investor, kebijakan ini juga membawa risiko dan peluang baru, terutama terkait harga energi, daya beli masyarakat, industri otomotif, serta ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Dalam RAPBN 2027, kuota BBM tertentu bersubsidi ditetapkan hanya 20,09 juta kiloliter (KL), turun 28,34 juta KL atau sekitar 58,5% dibandingkan total kuota BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta KL.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan subsidi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh rencana pemerintah mengembangkan kendaraan listrik.

Faktor utama yang memengaruhi besaran subsidi adalah asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang lebih rendah.

Pemerintah menggunakan asumsi ICP sebesar US$ 75 per barel untuk 2027, dibandingkan harga minyak saat ini yang berada di kisaran US$ 83 per barel. Penurunan asumsi harga tersebut membuat kebutuhan subsidi diperkirakan ikut turun.

"Subsidi harga BBM-nya turun karena asumsi BBM tahun depan US$ 75 per barel," kata Purbaya seusai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Bagi investor, perubahan kebijakan subsidi BBM perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi biaya transportasi dan konsumsi rumah tangga.

Jika subsidi semakin diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, sebagian masyarakat dengan daya beli lebih tinggi dapat menghadapi biaya energi yang lebih mencerminkan harga pasar.

Namun, pemerintah belum menetapkan pembatasan pembelian Pertalite untuk 2027. Purbaya menegaskan mekanisme pembelian BBM bersubsidi masih mengacu pada kondisi yang berlaku saat ini.

Meski begitu, pemerintah membuka peluang memperbaiki penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, khususnya desil 10, dinilai tidak semestinya menerima subsidi BBM.

Bagi pasar, arah kebijakan tersebut menciptakan risiko transisi. Perubahan harga dan akses terhadap BBM bersubsidi dapat memengaruhi konsumsi masyarakat, sementara percepatan kendaraan listrik berpotensi mengubah prospek sejumlah sektor, mulai dari otomotif hingga industri pendukungnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengurangi subsidi BBM secara signifikan pada 2027. Kebijakan itu akan berjalan bersamaan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Pemerintah menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik yang diproduksi perusahaan dalam negeri.

Prabowo menilai penggunaan motor listrik dapat menekan biaya transportasi rumah tangga, mengurangi impor energi, sekaligus membuka lapangan kerja dan sumber penghasilan baru bagi generasi muda.

Menurut Prabowo, biaya penggunaan motor listrik berpotensi jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar BBM. Pengeluaran transportasi harian masyarakat bahkan disebut dapat turun lebih dari 50%, dengan biaya penggunaan motor listrik sekitar 30% dari biaya BBM saat ini.

Kendati demikian, dari sisi anggaran, Purbaya menegaskan bahwa penurunan subsidi BBM dalam RAPBN 2027 terutama berkaitan dengan asumsi harga minyak mentah yang lebih rendah, bukan semata-mata karena program kendaraan listrik.

Bagi investor, perkembangan ini membuat arah kebijakan energi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat prospek ekonomi Indonesia pada 2027.

Keberhasilan transisi menuju kendaraan listrik akan menentukan apakah pengurangan subsidi dapat berjalan tanpa memberikan tekanan besar terhadap daya beli dan aktivitas ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News