Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengungkapkan lima isu permasalahan dalam pembangunan proyek strategis nasional (PSN). Salah satu isu utama adalah pengadaan tanah untuk PSN.
Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, permasalahan pertama terkait perencanaan dan penyiapan. Terdapat 26 proyek yang mengalami isu perencanaan dan penyiapan. Permasalahan tersebut diantaranya adanya rencana penambahan lingkup pembangunan dan adanya perubahan desain.
Kedua, terkait perizinan. Terdapat 31 proyek yang mengalami isu perizinan, diantaranya belum terbitnya perpanjangan penetapan lokasi, keterlambatan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan masih menunggu review dan persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
Baca Juga: Hingga Juni 2022, 135 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun
Ketiga, terkait pendanaan dan pembiayaan. Terdapat 15 proyek yang mengalami isu pendanaan dan pembiayaan, komitmen APBN, proyek membutuhkan penambahan anggaran, dan belum ditentukan skema pembiayaan proyek.
Keempat, terkait konstruksi. Terdapat 37 proyek yang mengalami isu konstruksi diantaranya kekurangan tenaga kerja dan ketersediaan material yang belum memadai dan kondisi cuaca/alam (hujan, tanah longsor) yang membuat pekerjaan konstruksi tertunda.
Kelima, terkait pengadaan tanah. Terdapat 41 proyek yang mengalami isu pengadaan tanah diantaranya karena belum selesainya proses pembebasan tanah, belum terbit izin pelepasan kawasan hutan, pengadaan tanah karakteristik khusus dan adanya sengketa lahan.
KPPIP mencatat, dalam pelaksanaan 208 Proyek dan 10 Program, telah dilaporkan 150 isu dan ditindaklanjuti, dengan konsentrasi isu terbesar pada isu pengadaan lahan sebesar 27%.
"Jadi secara garis besar ini menjadi PR kami dimana permasalahan ada 5 yang utama, tapi yang paling besar adalah memang dalam hal pengadaan tanah," ungkap Wahyu dalam konferensi pers bertajuk Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Semester I 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (26/7).
Baca Juga: KPPIP Pastikan Tidak Ada Pemotongan Anggaran Proyek Strategis Nasional
Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, sejak 2017 hingga Mei 2022 pemerintah telah merealisasikan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp 95,48 triliun. Anggaran tersebut untuk 104 proyek PSN yang telah didukung pengadaannya melalui skema LMAN.
Pengadaan tanah tersebut untuk 50 proyek jalan tol, 37 proyek bendungan, 9 proyek kereta api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek irigasi, 1 proyek KSPN, dan 1 proyek air baku.
"Sehingga kalau kita total LMAN telah menyalurkan merealisasikan sebesar 95,48 triliun untuk 104 proyek PSN dan sebanyak 151.029 bidang lahan yang diperuntukkan untuk kepentingan infrastruktur," jelas Wahyu.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara meminta pemerintah menunda pembangunan proyek PSN yang belum urgen. Apalagi pada tahun 2023 terdapat alokasi anggaran untuk mulai tahapan penyelenggaraan pemilu sekitar Rp 100 triliun.
Kemudian ruang fiskal juga menyempit karena kebutuhan untuk subsidi energi masih terus tinggi, bahkan pemerintah sendiri mengasumsikan harga minyak mentah berkisar 90 US$ per barel. Artinya membutuhkan banyak sekali anggaran untuk subsidi dan dana kompensasi energi.
Baca Juga: Pemerintah Daerah Belum Serius Dukung PSN Persampahan
Ketiga, anggaran untuk belanja rutin yg sebelumnya dipangkas misalnya untuk perjalanan dinas, pengadaan barang jasa pada saat pandemi mulai meningkat kembali untuk 2023. UU darurat Covid-19 tidak berlaku kembali.
"Maka konsekuensi nya adalah defisit nya kan harus ditekan di bawah 3%, jadi ruang fiskal akan sangat mempengaruhi dan proyek proyek strategis nasional yang masih dikebut mau ngga mau harus dikorbankan karena kalau dipaksakan bersamaan dengan anggaran lainnya khawatir ini akan terjadi pelebaran defisit yang sangat besar," jelas Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
