Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar sejumlah daerah di Indonesia utamanya di bagian timur, tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, khusus di daerah timur alangkah lebih baik pemerintah pusat langsung menunjuk kepala daerah secara langsung dan tidak melalui pilkada.
Hal ini dinilai efektif, mengingat kondisi masyarakatnya juga yang belum siap akan pemilihan tersebut, sehingga dikhawatirkan calon yang dipilih justru tidak sesuai harapan.
Baca Juga: Jokowi Minta KPU Cermat Gunakan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu
Selain itu, Alex juga menilai, pemimpin daerah yang diperoleh dari hasil pilkada hingga saat ini belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas tinggi dan mempunyai kapabilitas yang kuat.
“Di papua sana saya ambil contoh saja. Saya yakin banyak di daerah yang lain, lebih efektif dan lebih efisien ketika pemilihan kepala daerah di daerah yang belum siap masyarakatnya tidak melakukan pilkada langsung, melainkan ditunjuk,” tutur Alex dalam Acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan, Selasa (13/12).
Dia mengatakan, pemerintah pusat bisa langsung menunjuk kepala daerah yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan di daerah timur. Misalnya saja soal gizi buruk, akses Pendidikan yang tidak memadai, dan juga akses Kesehatan yang kurang.
“Kita punya peta persoalan itu, tinggal tunjuk saja manajer yang baik gaji tiap bulan Rp 500 juta nggak perform satu tahun ganti dan dipecat selesai. Kalau sekarang nggak, nunggu diganti, 5 tahun waktunya habis. Soalnya nanti dia kepilih lagi, 10 tahun duit habis masyarakat nggak tambah sejahtera. ini persoalan sekalian semuanya,” ungkapnya.
Baca Juga: Djarot: Bupati Nganjuk bukan kader dan tidak punya KTA PDI-P
Adapun Alex menyebut, hasil dari pilkada yang belum mampu menghasilkan kepala daerah yang bisa memiliki integritas yang tinggi menyebabkan pembangunan daerah tak kunjung membaik, dan juga bisa mensejahterakan rakyatnya. Bahkan dari kepemimpinannya yang tidak membuahkan hasil tersebut, bisa terindikasi terjadinya korupsi.
Agar proses pemilihan kepala daerah bisa lebih efisien, pihaknya sudah mendiskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga partai politik, agar permasalahan di daerah segera teratasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
