kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45956,61   8,16   0.86%
  • EMAS1.017.000 0,30%
  • RD.SAHAM -0.04%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Jokowi Minta KPU Cermat Gunakan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu


Jumat, 02 Desember 2022 / 11:12 WIB
Jokowi Minta KPU Cermat Gunakan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu
Presiden Joko Widodo usai memberikan pengarahan pada Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (2/12/2022).


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPU RI beserta jajarannya cermat dan efisien menggunakan anggaran penyelenggaraan pemilu 2024. Jokowi memperkirakan pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian.

“Di tengah kita bekerja keras untuk terus memulihkan ekonomi kita, sebab itu saya titip KPU bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien. Mengatur skala skala prioritas yang memang harus,” ujar Jokowi dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024, Jumat (2/12).

Jokowi menyampaikan beberapa pesan kepada KPU terkait penyelenggaraan pemilu. Pertama, Jokowi minta KPU untuk memastikan seluruh kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu memiliki pengaturan teknisnya. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan persoalan yang akan mucul.

Kedua, Jokowi mengatakan hal hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga KPU perlu hati-hati dan KPU mesti memastikan kesiapan sarana prasarana logistik secara detil. Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat guna dan tepat waktu.

“Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan keributan di lapangan. Hal kecil kecil ini kalau kita tidak detail mengikuti, menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan. penting melakukan efisiensi dan transparansi sehingga semua terbuka,” ucap Jokowi.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Jaga Defisit APBN 2023 di Bawah 3%

Ketiga, memperkuat sumber daya manusia (SDM) untuk penyelenggaraan di semua tingkatan, dari tingkatan paling bawah sampai atas. Petugas mesdi dibekali keterampilan dan kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik. Jokowi meyakini KPU sudah melakukan hal tersebut.

“Semua jajaran KPU harus menyadari besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara kita,” jelas Jokowi.

Keempat, pemilu 2024 diselenggarakan dalam ekonomi global yang diikuti oleh ketidakpastian. “Kita harus memiliki perasaan yang sama mengenai hal ini,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi meminta KPU memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan dan masyarakat. Jokowi mengajak para peserta pemilu melakukan pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas. Serta menolak tindakan tindakan tidak terpuji yang mencederai demokrasi seperti menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang dan lain lainnya.

“Kita harus mendorong kampanye yang berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba,” tegas Jokowi.

Baca Juga: Terdampak Efek Pemilu, Berikut Rekomendasi Saham Sektor Konsumsi

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, KPU akan terus berkoordinasi dengan para menteri dan pimpinan lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan. Seperti kementerian Dalam Negeri, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan LKPP. Sebab, semua pihak tersebut yang akan berkaitan langsung dengan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 maupun pilkada 2024.

Hasyim menyatakan, sesuai amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU merupakan lembaga layanan yang melayani dua pihak. Yakni melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Serta melayani peserta pemilu baik itu partai politik, peserta pemilu perseorangan, pemilu DPD, pasangan calon presiden wakil presiden, pasangan gubernur, bupati, dan walikota untuk melakukan kompetisi yang fair di dalam pemilu dan pilkada.

Hasyim menjelaskan, pada 1 Desember sampai 3 Desember 2022 ini KPU menyelenggarakan acara rapat koordinasi konsolidasi nasional KPU. Peserta yang hadir di dalam rapat konsolidasi nasional ini berjumlah sekitar 6.341 terdiri dari para anggota KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, jajaran kesekjenan KPU pusat, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten Kota se-Indonesia.

Hasyim menyampaikan, KPU sesungguhnya pada hari ini menyelenggarakan beberapa kegiatan tahapan pemilu. Diantaranya verifikasi partai politik, kemudian persiapan untuk kemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, pembentukan badan adhoc panitia pemilihan tingkat kecamatan, dan juga persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih dan nanti pada tanggal 16 Desember mulai penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota DPD.

“Dapat kami katakan kehadiran bapak presiden adalah bentuk dukungan dari pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regulariras lima tahunan,” ujar Hasyim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×