Reporter: Muhammad Afandi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dan bersama beberapa kementerian menandatangani komitmen implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
Penandatanganan dilakukan oleh ketua KPK Agus Rahardjo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12).
Dengan penandatanganan kebijakan ini berarti kementerian terkait menyepakati insersi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia.
Sepakat menandatangani MoU ini, Muhadjir Effendy mengatakan kurikulum yang dibuat nanti tidak harus dengan mata pelajaran baru. Terutama, Ia menyoroti pada tingkat sekolah dasar.
Menurutnya kurikulum yang dibentuk harus kreatif dan inovatif. Ini dalam rangka untuk mengimplementasikan program antikorupsi di sekolah.
“Tasnya anak SD itu lebih berat dibanding tas mahasiswa saking banyaknya mata pelajaran,” kata Muhajir.
Muhajir juga menginginkan penerapan pendidikan anti korupsi ini akan menguatkan program penguatan pendidikan karakter yang telah dibangun Kemdikbud.
“Dan salah satu poin dalam pembentukan poin pembentukan karakter siswa adalah integritas atau kejujuran,” tambahnya
Senada dengan itu, Mohamad Nasir mengatakan bahwa dengan penandatanganan MOU ini, Kemristekdikti akan melakukan integrasi pendidikan anti korupsi pada Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)dan mata kuliah yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara.
“Ini hal yang menjadi sangat penting supaya di dalam melaksanakan kegiatan semuanya adalah terjadi good university governance yang baik,” kata Nasir.
Kemudian Agus Rahardjo menambahkan dengan momentum ini, menjadi pondasi rencana ke depan untuk membuat road map. Dengan roadmap itu nantinya akan menciptakan revolusi mental itu di dunia pendidikan.
“Karena dengan kita betul-betul mengarahkan anak-anak kita kearah mentaati peraturan kerja keras kejujuran,” kata Agus.
Implementasi dari pendidikan anti korupsi ini ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru tahun 2019/2020. Juni tahun depan diharapkan semua pihak-pihak terkait dapat menerapkan sesuai dengan komitmen yang telah ditandatangani ini.
Pasca penandatanganan komitmen oleh para kepala lembaga, secara lebih teknis direktorat jenderal dari tiap kementerian dan lembaga merumuskan dan menyepakati rencana aksi sebagai upaya percepatan implementasi pendidikan antikorupsi.
Berikut merupakan delapan poin rencana aksi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi
-Menyusun kebijakan yang mewajibkan pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan dengan selambat-lambatnya Juni 2019
-Menyusun dan mendistribusikan materi pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan
-Melakukan pendampingan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi satuan pendidikan
-Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus/ pokja yang memadai dalam realisasi rencana aksi Pendidikan Karakter dan budaya Antikorupsi
-Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik
-Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta penerapan tata kelola pendidikan yang baik dan bersih di setiap jenjang
-Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
