/2026/08/14/1740763752.jpg "CELIOS Sanggah Klaim Prabowo, Serapan Tenaga Kerja dari Pertumbuhan Ekonomi Menurun")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, klaim pemerintah mengenai penciptaan lapangan kerja perlu dilihat lebih dalam, terutama dari kemampuan pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam menyerap tenaga kerja.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, persoalan penyerapan tenaga kerja tidak cukup dilihat dari jumlah nominal investasi maupun pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Setelah Ditetapkan Jadi Badan Pengadaan Pemerintah, Ini Strategi LKPP di 2027
Menurutnya, rasio antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja justru menunjukkan tren penurunan.
"Kalau kita hitung rasio dari data tenaga kerja, setiap 1% pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menyerap 950.000 tenaga kerja. Sementara tahun 2025 tiap 1% pertumbuhan hanya menyerap 370 ribu orang. Dan kondisinya memburuk, di semester I 2026 rasionya hanya 340.000 orang. Klaim investasi dan pertumbuhan ekonomi artinya makin rendah kualitasnya," ujar Bhima dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Bhima menilai, mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kehilangan daya dalam menciptakan lapangan kerja, meskipun realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp 1.010 triliun.
Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah karakter investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya sektor hilirisasi, yang cenderung padat modal sehingga tidak serta-merta menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
"Investasi seperti hilirisasi bersifat padat modal, bahkan masih jauh dari industrialisasi karena masih mengolah barang komoditas primer," katanya.
Dengan demikian, CELIOS menilai peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pertumbuhan dari sisi penciptaan lapangan kerja.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Investasi 2027 Naik 13,8% Jadi Rp 2.322 Triliun, Ini Strateginya 
CELIOS Soroti Kinerja BUMN dan Danantara
Selain masalah penyerapan tenaga kerja, CELIOS juga menyoroti klaim pemerintah terkait perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut dapat meningkatkan efisiensi.
Bhima mengatakan, klaim tersebut belum dapat diuji secara optimal karena belum didukung keterbukaan laporan keuangan Danantara kepada publik.
"Bagaimana kita bisa menguji klaim Presiden soal kinerja BUMN kalau laporan konsolidasi Danantara juga belum ada," ujar Bhima.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana investasi yang bersumber dari dividen BUMN untuk program hilirisasi telah menciptakan integrasi industri dari hulu hingga hilir.
Baca Juga: Pendapatan Daerah Turun 12,3% Jadi Rp606,8 Triliun hingga Juli 2026
Menurut Bhima, perlu dilihat apakah investasi tersebut sudah mampu meningkatkan nilai tambah hingga sektor midstream industry atau industri antara, atau masih menghasilkan nilai tambah yang relatif kecil.
"Termasuk soal investasi hasil dividen untuk hilirisasi apakah sudah masuk pada integrasi hulu-hilir, termasuk nilai tambah di midstream industry (industri tengah), atau masih terjebak pada nilai tambah kecil," katanya.
Bhima menilai transparansi kinerja dan laporan keuangan menjadi penting agar berbagai klaim pemerintah terkait efisiensi BUMN, investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja dapat diuji secara objektif oleh publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
