kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.675.000   11.000   0,41%
  • USD/IDR 17.842   -48,00   -0,27%
  • IDX 6.402   100,12   1,59%
  • KOMPAS100 829   5,89   0,72%
  • LQ45 632   5,12   0,82%
  • ISSI 223   5,51   2,54%
  • IDX30 354   2,79   0,80%
  • IDXHIDIV20 430   2,74   0,64%
  • IDX80 95   0,68   0,73%
  • IDXV30 119   1,18   1,00%
  • IDXQ30 112   0,79   0,71%

Pemerintah Targetkan Investasi 2027 Naik 13,8% Jadi Rp 2.322 Triliun, Ini Strateginya


Minggu, 16 Agustus 2026 / 17:11 WIB
Pemerintah Targetkan Investasi 2027 Naik 13,8% Jadi Rp 2.322 Triliun, Ini Strateginya
ILUSTRASI. Pemerintah menargetkan investasi pada tahun 2027 sebesar Rp 2.322 triliun, atau naik 13,8% dari 2026 yang capai Rp 2.041 triliun. (SETNEG/BPMI Setpres)


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM  menargetkan capaian investasi pada tahun 2027 sebesar Rp 2.322 triliun, atau naik 13,8% dari 2026 yang sebesar Rp 2.041 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirasi/Kepala BKPM Rosan Roeslaini mengatakan, untuk memastikan target investasi dapat tercapai, pihaknya akan terus melakukan pembenahan iklim investasi melalui tiga fokus utama, yakni kepastian perizinan, kecepatan konstruksi, dan penyelesaian hambatan di lapangan.

“Fokus program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan,” tegas Rosan dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, di Jakarta (14/8/2026).

Baca Juga: Pendapatan Daerah Turun 12,3% Jadi Rp606,8 Triliun hingga Juli 2026

Lebih lanjut Rosan menyebut, saat ini sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga sudah terintegrasi dengan Sistem OSS dan terus diperkuat. Ini tugas yang berat, namun insha Allah kita terus meng-upgrade sistem OSS (Online Single Submission) kita dengan AI (Artificial Intelligence), big data dan blockchain.

Dalam aspek perizinan, Rosan mengatakan sebanyak 24 kementerian/lembaga (K/L) telah memiliki hak akses ke sistem OSS untuk kebutuhan verifikasi dan pemantauan.

Pemerintah juga disebut tengah menyiapkan OSS versi 2.0 yang berbasis kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan layanan. Saat ini, sebanyak 575 RDTR kabupaten/kota telah terhubung dengan sistem OSS.

Sementara untuk mempercepat realisasi proyek, Rosan menyebut pihaknya telah menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Program ini memungkinkan investor di 62 kawasan industri untuk mulai melakukan pembangunan secara paralel dengan proses perizinan.

Kementerian Investasi/BKPM juga terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam memfasilitasi proyek hilirisasi, Proyek Strategis Nasional, dan program prioritas pemerintah.

Baca Juga: CEO Danantara: DSI Bukan Eksportir Tunggal, Hanya Pantau Pricing Ekspor

Penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga terus diselesaikan.

“Di kesempatan ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media, agar kita selalu menjaga iklim investasi yang kondusif sehingga memberikan dampak yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” tutup Rosan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×