Gempa NTT, AHY Perintahkan Percepatan Pemulihan Akses dan Layanan Dasar

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan, pemerintah memprioritaskan pembukaan akses yang terputus serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat dan terpadu.

"Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat," ujar AHY dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Ruteng, NTT, Minggu Pagi (16/8)

Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengerahkan sumber daya untuk membuka akses yang terputus akibat bencana. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT saat ini menangani 12 titik longsoran yang mengganggu konektivitas jalan.

Rinciannya, tiga titik berada di ruas Ruteng–KM 210, satu titik di ruas KM 210–Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela–Batas Kota Ende.

Sejumlah alat berat, seperti loader dan excavator, telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan petugas lantaran masih terdapat potensi gempa susulan.

AHY menilai pemulihan konektivitas menjadi bagian penting dalam penanganan bencana karena akses jalan menentukan kelancaran distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat.

"Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung," katanya.

Selain akses jalan, pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap infrastruktur sumber daya air untuk memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan. Berdasarkan pemeriksaan awal, Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual berada dalam kondisi baik, meski pemeriksaan teknis lebih lanjut masih dilakukan.

Baca Juga: Update Penanganan Gempa NTT: 47 Orang Meninggal, BNPB Kirim Bantuan

Sementara itu, Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur mengalami kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II juga menyiagakan sejumlah peralatan pendukung, termasuk drilling rigdan truck crane, untuk mempercepat penanganan apabila diperlukan.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Waemese di Labuan Bajo agar layanan air minum masyarakat dapat segera dipulihkan. Penanganan jaringan irigasi Wae Laku turut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air.

"Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin," tegas AHY.

Di sisi lain, puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah pusat juga menugaskan sejumlah pejabat untuk turun langsung ke Labuan Bajo dan Maumere guna memastikan penanganan berjalan di lapangan.

Pemerintah masih melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penanganan pada tahap berikutnya.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga terus mengonsolidasikan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, serta unsur terkait agar penanganan bencana berjalan terpadu.

"Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi," ujar AHY.

Baca Juga: Walau BPJS Kesehatan Tekor, Menkes: Tak Ada Rencana Kenaikan Iuran pada 2027

AHY menegaskan penanganan gempa tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil asesmen kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Ia mengatakan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak perlu memperhatikan aspek ketahanan bencana agar infrastruktur tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

AHY turut mengapresiasi TNI, Polri, BPBD, relawan, pemerintah daerah, serta jajaran teknis kementerian yang terlibat dalam penanganan dampak gempa di NTT.

"Kepada seluruh petugas di lapangan, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan jajaran teknis kementerian, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Teruslah bekerja dengan cepat, cermat, dan penuh empati," katanya.

Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat NTT yang kehilangan anggota keluarga maupun mengalami luka dan kerugian akibat gempa. AHY memastikan pemerintah akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan berlangsung.

"Doa kita semua untuk seluruh masyarakat NTT yang terdampak. Semoga setiap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kita akan lalui ini bersama. Pemerintah akan terus hadir hingga kondisi masyarakat dan wilayah terdampak berangsur pulih," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News