Reporter: Eka Saputra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin menilai, sikap kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat di Bima tidak bisa disebut pengendalian massa, melainkan sebuah penyerbuan. Pasalnya, kepolisian beraksi di pagi hari saat masyarakat justru sedang tidak banyak beraktivitas.
“Apalagi kalau sampai ada penembak jitu, naïf sekali ini. Saya pun mempertanyakan apakah urutan-urutan protap (prosedur tetap) dalam pengendalian masyarakat sudah dipenuhi?” ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (29/12).
Ia menerangkan, dalam protap pengendalian masyarakat, harusnya yang diturunkan bukanlah satuan tempur. Ada satuan pengendalian masyarakat sendiri yang di dalamnya ada ahli hukum, ahli pertanahan, perkebunan, pertambangan sesuai kebutuhan negosiasi. Selain itu ada pula tim dokter dan ambulan yang berjaga-jaga.
“Senjatanya juga hanya alat pemukul dari karet, tameng, gas air mata, dan water canon. Saya mengikuti kasus ini, termasuk dari gambar-gambar di media. Kami pun dapat kabar dari Komnasham (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), keterangannya dari tiga orang yang meninggal, dua itu tidak ditembak di TKP (Tempat Kejadian Perkara), melainkan di kampung. Ini harus diketahui publik,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
