kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.870
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS609.032 -0,82%

Kewenangan penyelidikan KPPU digugat

Kamis, 06 Oktober 2016 / 17:17 WIB

Kewenangan penyelidikan KPPU digugat



JAKARTA. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menelisik adannya kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat digugat.

PT Bandung Raya Indah Lestari, perusahaan yang dijatuhi sanksi pembatalan lelang pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Bandung karena dinyatakan terbukti bersekongkol jahat dengan panitia lelang dan walikota Bandung oleh KPPU beberapa waktu lalu, menggugat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Ada beberapa pasal yang mereka gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, Pasal 36 huruf c, d, h dan I.

Pasal tersebut pada intinya mengatur ketentuan mengenai kewenangan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, meminta keterangan instansi pemerintah dalam proses penyelidikan KPPU dalam mengungkap dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kedua, Pasal 41 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut pada pokoknya berisi ketentuan mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha untuk menyerahkan akat bukti dalam proses penyelidikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ketiga, Pasal 22, 23, dan 24. Pasal tersebut pada intinya mengatur larangan bagi para pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain dalam menjalankan usaha yang berpotensi menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

M Ainul Syamsu, kuasa hukum perusahaan tersebut mengatakan, gugatan diajukan karena kliennya merasa dirugikan atas ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam kaitannya dengan keberadaan frasa "pihak lain" dalam Pasal 22,23, dan 24 yang tidak dijelaskan secara rinci misalnya, membuat KPPU seenaknya memberikan tafsir.

Akibat kesewenang-wenangan tersebut, KPPU menuduh PT Bandung Raya Indah Lestari bersekongkol dengan panitia lelang dan walikota Bandung sehingga mereka bisa memenangkan lelang proyek pengolahan sampah di Bandung dan kemudian membatalkan hasil lelang.

"Padahal kalau merujuk Pasal 1 angka 8, frasa pihak lain harusnya dimaknai, pelaku usaha lain," katanya di Gedung MK, Kamis (6/10).

Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 36 huruf c, d, h dan i dan 41 ayat 1 dan 2, Syamsu mengatakan, keberadaan ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan KPPU.

Syamsu mengatakan, ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas dan tegas kedudukan KPPU sebagai lembaga administrasi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administrasi atau menjadi penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan.

"Akibatnya, kita lihat KPPU sekarang bisa menyelidiki, menuntut, mereka juga mengajudikasi, ini yang punya hanya KPPU," katanya.

Atas permasalahan itulah, kliennya kata Syamsu meminta MK untuk menyatakan Pasal 22,23,24 UU No. 5 Tahun 1999 sebatas frasa "pihak lain" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan "pelaku usaha lain". Sementara itu untuk pasal lain yang digugat, pihaknya minta itu dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Reporter: Agus Triyono
Editor: Sanny Cicilia

PERSAINGAN USAHA

Tag
TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0009 || diagnostic_api_kanan = 0.0672 || diagnostic_web = 0.3115

Close [X]
×