kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Ketua DPP PPP nilai Rapimnas PPP siang ini ilegal


Sabtu, 19 April 2014 / 13:00 WIB
Ketua DPP PPP nilai Rapimnas PPP siang ini ilegal
ILUSTRASI. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui payung Leap-Telkom Digital akan segera menciptakan dunia metaverse bernama metaNesia.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Epyardi Asda menilai rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP yang akan digelar siang ini merupakan rapimnas yang ilegal atau tidak resmi.

"Tidak. Yang hari ini tidak melalui prosedur yang benar," ujar Epyardi dalam diskusi Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Epyardi menjelaskan, rapimnas PPP yang digelar hari ini tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disusun oleh seluruh kader PPP.

"Rapimnas yang sebenarnya harus dibuat berdasarkan rapat harian yang kuorum. Saya tegaskan itu tidak sesuai dengan AD/ART," kata Epyardi.

Epyardi juga menegaskan, dukungan PPP terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra sudah memenuhi prinsip PPP sebagai partai berbasis massa Islam.

"Menurut feeling politik kami, bahwa sosok yang diperlukan saat ini adalah sosok yang berwibawa, tegas, yang bisa angkat harkat dan martabat bangsa. PPP adalah salah satu partai yang konsisten berlandaskan Islam. Haram hukumnya pilih pemimpin yang tidak seiman dengan kami," kata Epyardi.

Seperti diketahui, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), hari ini, Sabtu (19/4/2014), di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam Rapimnas akan dibahas soal wacana koalisi PPP, dan pelanggaran yang dilakukan Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA). (Imanuel Nicolas Manafe)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×