Ketua Banggar DPR Kritik AS dan WTO: Perdagangan Bebas Kini Tak Lagi Adil

Rabu, 23 Juli 2025 / 13:31 WIB

ILUSTRASI. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah melontarkan kritik tajam terhadap dinamika perdagangan internasional yang dinilainya kian tak beraturan, terutama sejak meletusnya perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok pada 2018.

Menurut Said, tatanan perdagangan global saat ini terancam runtuh akibat tindakan sepihak AS yang mengenakan tarif terhadap berbagai negara tanpa adanya sanksi dari World Trade Organization (WTO).

“Sesungguhnya kita tengah menuju tatanan internasional yang tak beraturan,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).

Ia menyinggung sejarah terbentuknya sistem perdagangan bebas dunia yang berawal dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), sebelum berkembang menjadi WTO pada 1995.

Sistem ini awalnya dirancang dengan prinsip nondiskriminatif dan transparan, mendorong keterbukaan perdagangan antarnegara.

Namun kenyataannya, negara-negara berkembang seperti Indonesia justru harus menanggung beban berat saat pertama kali ikut serta dalam sistem tersebut.

“Seperti pertarungan Daud dan Goliat di gelanggang perdagangan bebas,” kata Said, menggambarkan ketimpangan daya saing antara negara maju dan berkembang.

Kini, negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia mulai mampu bersaing di kancah global.

Bahkan China telah menjelma menjadi kekuatan utama baru dalam perdagangan dunia.

Tahun 2024, nilai perdagangan Tiongkok tercatat sebesar US$ 6.164 miliar, melampaui AS yang sebesar US$ 5.424 miliar.

Namun, Said menilai AS justru merespons ketertinggalannya secara tidak adil dengan memberlakukan tarif sepihak terhadap banyak negara.

“Lucu sekaligus menyedihkan, tidak ada satu pun negara yang membawa kasus ini ke WTO. Semua justru ramai-ramai berunding dengan AS dengan posisi tawar yang lemah. Jadinya bukan berunding, tapi mengiba belas kasih. Hanya China yang bertahan, teguh meladeni AS di arena perang tarif,” tegasnya.

Said juga mempertanyakan sikap pasif WTO dalam menghadapi langkah proteksionis AS yang dianggap bertentangan dengan semangat perdagangan bebas.

“Kenapa WTO diam? Diamnya WTO makin menegaskan bahwa kelembagaan ini hanya dibutuhkan jika sejalan dengan kepentingan negara-negara maju seperti AS. Kalau tidak, ya diabaikan begitu saja,” ucap Said.

Menutup pernyataannya, Said menyerukan agar para pemimpin dunia kembali memperkuat lembaga internasional seperti WTO, International Monetary Fund (IMF), dan Bank Dunia. Ia menilai ketiganya tak seharusnya dibiarkan lumpuh oleh kepentingan sepihak.

“Kalau dunia memang tidak lagi membutuhkan WTO, IMF, dan Bank Dunia, lebih baik dibubarkan saja. Daripada keberadaannya seperti tidak ada. Untuk apa kita iuran kalau akhirnya tidak berguna?” cetusnya.

Meski demikian, Said tetap mendorong setiap negara untuk menyelesaikan isu keuangan, perdagangan, dan ekonominya secara bilateral dan regional sesuai kepentingan masing-masing, misalnya melalui forum G20, BRICS, maupun ASEAN.

“Namun jika kita masih melihat pentingnya peran lembaga global, mari kita bulatkan tekad untuk memperkuat dan menyempurnakan kembali WTO, IMF, dan Bank Dunia sebagai jalur penyelesaian internasional yang lebih adil,” tutupnya.