Ada Ancaman Tarif AS, Banggar DPR RI Minta Pemerintah Percepat Diversifikasi Ekspor

Kamis, 10 Juli 2025 / 13:44 WIB

ILUSTRASI. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menghimbau pemerintah agar segera mempercepat proses diversifikasi pangsa ekspor

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengimbau pemerintah agar segera mempercepat proses diversifikasi pangsa ekspor, sejalan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan pungutan tarif perdagangan ke Indonesia sebesar 32%.

Said menyampaikan, AS merupakan negara dengan berpenduduk besar, sehingga daya belinya juga sangat besar. Maka dari itu, AS menjadi market yang menjanjikan bagi produk produk ekspor Indonesia. Produk produk Indonesia seperti, tekstil, pakai jadi, alat kaki, peralatan listrik, karet, dan produk karet, alat penerangan, ikan, udang, kakao, dan mesin banyak diminati di pasar AS.

“Hendaknya pemerintah memiliki banyak opsi jika tarif 32% tetap diberlakukan. Pemerintah harus sesegera mungkin mengupayakan pasar pengganti terhadap beberapa barang ekspor ke AS yang tidak layak dari sisi harga pasca pengenaan tarif,” tutur Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/7).

Menurut Said, pemerintah bisa mengincar pangsa ekspor baru seperti negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), Eropa, kawasan Amerika Latin serta Afrika patut untuk di dalami.

Ia menambahkan, secara bersamaan pemerintah dinilai harus mengupayakan jalan penyelesaian multilateral. Semua negara sedang di sanksi oleh AS dengan pengenaan tarif perdagangan. Mereka memiliki kegelisahan yang sama.

Ibaratnya, kata Said, AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutunya sendiri seperti negara negara di Eropa barat yang selama ini seiring dan sejalan. Pemerintah bisa menggalang negara negara tersebut untuk memperkuat kedudukan World Trade Organization (WTO) sebagai kelembagaan yang sah dan adil untuk masalah perdagangan internasional.

Melalui perundingan multilateral, terutama di WTO, atau kelembagaan multilateral lainnya seperti G20 minus AS, pemerintah dinilai bisa mengajak untuk membentuk komtimen kerjasama perdagangan internasional, tujuannya mendapatkan pasar baru atas produk produk antar negara yang tidak dapat masuk ke AS karena pengenaan tarif tinggi.

“Dengan demikian, semua negara tidak perlu khawatir sebab produk mereka mendapatkan pasar pengganti,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah juga perlu menggalang dukungan internasional lebih luas, karena kepemimpinan Presiden Trump telah mengabaikan seluruh pranata internasional. Dalam soal perdagangan mereka mengabaikan WTO, IMF dan Bank Dunia.

“Dalam bidang politik dan militer AS juga mengabaikan segala penyelesaian multilateral. Sudah waktunya pemerintah memelopori penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan,” tambahnya.

Di dalam negeri, pemerintah juga dinilai harus memperkuat ketahanan terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter. Pasalnya, Said menilai, ketiga sektor tersebut banyak di topang dari aktivitas impor, dan pengaruh eksternal. Pun pemerintah perlu mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta menempuh berbagai pembayaran internasional dengan tidak hanya bertumpu pada Dolar AS.